PATI – Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat direncanakan naik hingga 250 persen.
Keputusan tersebut diambil menyusul gelombang protes yang muncul dari masyarakat Pati, serta teguran langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Melalui pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram @pemkabpati_, Sudewo menegaskan bahwa tarif PBB-P2 akan kembali ke besaran yang berlaku pada tahun 2024.
Baca Juga:
"Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknis pengembalian ini akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa," jelas Sudewo.
Lebih lanjut, Sudewo juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Kabupaten Pati.
Baca Juga:
Meski demikian, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyatakan ketidakpuasan dan berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Koordinator Lapangan Teguh Istiyanto menegaskan bahwa aksi tersebut tetap akan dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar Sudewo lengser dari jabatan bupati.
"Kami tetap akan demo dan penuhi Alun-Alun Pati pada 13 Agustus. Target kami adalah menurunkan Sudewo dari jabatannya," ujar Teguh.
Teguh menilai kenaikan tarif PBB-P2 ini bertentangan dengan janji kampanye Sudewo yang tidak akan membebani warga dengan kenaikan pajak.
Selain itu, Teguh menuding pemerintahan Sudewo tidak pro-rakyat dan penuh kesombongan.
Di sisi lain, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebenarnya merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun sekali.
Ia menyatakan bahwa NJOP di Kabupaten Pati sudah tidak mengalami penyesuaian selama 14 tahun terakhir, terakhir kali pada 2011.
"Kalau dihitung konsisten, kenaikan tarif PBB-P2 seharusnya bisa mencapai lebih dari 1.500 persen. Namun, kami hanya menaikkan sebesar 250 persen," ujarnya.
Sudewo juga mengungkapkan alasan mendasar dari penyesuaian tarif ini adalah kondisi keuangan daerah yang cukup memprihatinkan.
Pendapatan asli daerah hanya menyumbang 14 persen dari total APBD, sehingga ruang fiskal sangat terbatas.
Selain itu, kondisi jalan di Kabupaten Pati mengalami kerusakan parah yang sudah berlangsung selama 5 hingga 10 tahun terakhir.
"Kondisi jalan yang rusak sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak kejadian yang merugikan, seperti ibu hamil yang kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan karena jalan yang buruk. Ini adalah fakta yang harus kami hadapi," ungkap Sudewo.
Dengan latar belakang tersebut, Bupati Pati menegaskan perlunya pendapatan daerah yang memadai guna memperbaiki infrastruktur yang mendesak.*
(tb/a008)
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
