Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
PEKANBARU -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus korupsi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Korupsi ini diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa fiktif serta pungutan ilegal dari pejabat daerah dan rumah sakit umum daerah (RSUD).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini melibatkan penggunaan uang bendahara daerah, yang mana pengeluaran dibuat lebih dulu dengan bukti pengeluaran fiktif yang kemudian dipertanggungjawabkan belakangan. Salah satu contoh modus yang diungkap adalah pengadaan alat tulis kantor, yang memiliki kuitansi namun tidak ada barangnya.
“Salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Ini kan konyol,” kata Alex Marwata setelah menghadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 di Bali, Selasa (3/12).
Selain itu, KPK juga menemukan adanya pungutan ilegal dari kepala dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta RSUD di Pekanbaru, yang diduga uangnya disalurkan kepada Risnandar Mahiwa. “Ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD, iuran di daerah dari rumah sakit umum daerah,” ungkap Alex.
KPK belum dapat memastikan apakah uang yang terkumpul tersebut hanya berhenti pada Pj Wali Kota Pekanbaru atau melibatkan pihak lainnya. “Iya sementara seperti itu. Tapi kita belum tahu apakah uang itu berhenti di Pj-nya atau yang lain,” lanjutnya.
Modus korupsi pengadaan fiktif ini ternyata bukan hal baru, meski sudah berlangsung lama. Alex Marwata yang telah berpengalaman sebagai auditor selama 20 tahun menyatakan, praktik serupa masih banyak ditemukan hingga saat ini. “Saya sudah 20 tahun jadi auditor dan ketemu seperti itu dan sekarang praktik itu ternyata juga masih dilakukan,” tambahnya.
KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin kemarin di Pekanbaru, yang mengamankan 8 orang, termasuk Risnandar Mahiwa. Para pihak yang diamankan tersebut akan segera dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain uang lebih dari Rp 1 miliar yang ditemukan, KPK terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
(N/014)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN