TAPANULI TENGAH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai besar, yakni mencapai Rp 3 miliar, dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Tapteng.
Penggunaan dana tersebut menjadi perhatian karena dilakukan sebelum pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Anggota Badan Anggaran DPRD Tapteng, Musliadi Simanjuntak, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran tersebut yang bersumber dari P-APBD yang belum disahkan secara resmi.
"Penggunaan anggaran untuk kegiatan HUT dilakukan sebelum adanya persetujuan antara DPRD dan pihak eksekutif. Ini sangat kami sayangkan dan kami anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib dan transparan," ujar Musliadi dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Turut mendampingi dalam penyampaian keberatan tersebut, anggota DPRD Abdul Basir Situmeang dan Antonius Hutabarat menyampaikan bahwa pembahasan P-APBD telah dilakukan sejak awal Agustus.
Namun, terjadi kebuntuan dalam pembahasan sejumlah program, salah satunya pembangunan jogging track di Pantai Pandan, karena belum dilakukan pembebasan lahan.
DPRD menilai kegiatan HUT Kabupaten Tapteng terkesan berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang saat ini digaungkan oleh pemerintah pusat.
Musliadi menyebut bahwa pengeluaran untuk kegiatan seremonial tersebut terkesan tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan program-program penting yang justru terancam tidak berjalan.
"Kami tidak mempermasalahkan perayaan HUT, namun semestinya dapat dilakukan secara sederhana. Terlebih lagi, sebelumnya sempat ada wacana penghentian beasiswa mahasiswa, yang jelas sangat vital bagi keberlanjutan pendidikan generasi muda," imbuhnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus DPRD adalah rencana penghentian program beasiswa bagi mahasiswa di Tapteng.
DPRD menyayangkan langkah tersebut, terlebih ketika diketahui bahwa beberapa mahasiswa sudah berada di semester akhir dan sangat membutuhkan dukungan finansial untuk menyelesaikan studi mereka.
"Program beasiswa ini sempat ingin dihapuskan. Padahal, dampaknya bisa sangat besar, bahkan bisa membuat mahasiswa gagal lulus. Beruntung setelah didorong oleh DPRD, kebijakan itu dibatalkan," ujar Abdul Basir.
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
