Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
KARANGSAEM - Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Bali.
Dalam acara sosialisasi yang berlangsung pada Jumat (29/8), Ibu Putri Koster memberikan penjelasan di dua kecamatan di Kabupaten Karangasem, yaitu Kecamatan Abang dan Kecamatan Bebandem.
Dalam sambutannya, Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa pengelolaan sampah sejak awal harus dilakukan dengan memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Sampah organik, kata Ibu Putri, dapat dikelola langsung oleh masing-masing rumah tangga atau sumbernya. Sedangkan sampah anorganik dan residu akan dikelola melalui TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah 3R) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada di masing-masing desa adat.
"Pola pengelolaan sampah lama, yang mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA (open dumping) seperti di Suwung, sudah terbukti gagal. Hal ini hanya menambah masalah baru dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan," jelasnya.
Ibu Putri juga mengingatkan bahwa proses pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan uap dan cairan beracun yang dikenal dengan nama zat dioksin, yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa masalah sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat. Setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
Pemerintah desa, dalam hal ini, memegang peran kunci dalam keberhasilan program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), di mana kepala desa, bendesa, dan lurah bertanggung jawab sebagai ujung tombaknya.
Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Prof. Dr. Ni Luh Kartini, juga memberikan penekanan serupa mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak awal. Sampah yang sudah tercampur menjadi sulit untuk dipilah dan dikelola dengan baik. "Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujar Prof. Kartini.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta mendorong perubahan pola pikir untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Bali.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL