
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalKARANGSAEM - Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Bali.
Dalam acara sosialisasi yang berlangsung pada Jumat (29/8), Ibu Putri Koster memberikan penjelasan di dua kecamatan di Kabupaten Karangasem, yaitu Kecamatan Abang dan Kecamatan Bebandem.
Dalam sambutannya, Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa pengelolaan sampah sejak awal harus dilakukan dengan memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Sampah organik, kata Ibu Putri, dapat dikelola langsung oleh masing-masing rumah tangga atau sumbernya. Sedangkan sampah anorganik dan residu akan dikelola melalui TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah 3R) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada di masing-masing desa adat.
Baca Juga:
"Pola pengelolaan sampah lama, yang mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah ke TPA (open dumping) seperti di Suwung, sudah terbukti gagal. Hal ini hanya menambah masalah baru dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan," jelasnya.
Ibu Putri juga mengingatkan bahwa proses pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan uap dan cairan beracun yang dikenal dengan nama zat dioksin, yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa masalah sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat. Setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
Pemerintah desa, dalam hal ini, memegang peran kunci dalam keberhasilan program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), di mana kepala desa, bendesa, dan lurah bertanggung jawab sebagai ujung tombaknya.
Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Prof. Dr. Ni Luh Kartini, juga memberikan penekanan serupa mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak awal. Sampah yang sudah tercampur menjadi sulit untuk dipilah dan dikelola dengan baik. "Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ujar Prof. Kartini.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta mendorong perubahan pola pikir untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Bali.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik