JAKARTA -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia resmi membentuk Direktorat Jenderal baru yang diberi nama Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Pembentukan direktorat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kemitraan ekonomi internasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024. Dalam penjelasannya, Sugiono menyebutkan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan langkah penting untuk mengatasi evaluasi terhadap mekanisme dan proses hubungan ekonomi luar negeri yang melibatkan Kemlu.
“Kemlu juga melakukan penguatan kelembagaan, dalam hal ini kami membentuk suatu direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, yang nantinya akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga,” jelas Sugiono.
Baca Juga:
Sugiono menambahkan bahwa tujuan utama dari pembentukan direktorat ini adalah untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan memastikan bahwa seluruh proses hubungan ekonomi luar negeri Indonesia dapat dijalankan dengan lebih sinkron dan efektif. Menurutnya, Kemlu perlu lebih memahami permasalahan ekonomi luar negeri sejak awal agar dapat memberikan bantuan yang diperlukan secara lebih tepat waktu.
“Kami nilai bahwa Kementerian Luar Negeri sebaiknya memahami semua proses ini dari awal, sehingga kami bisa memberikan fasilitas yang diperlukan dan memastikan bahwa bantuan-bantuan yang perlu diberikan oleh Kemlu sudah siap sejak awal,” kata Menlu RI.
Baca Juga:
Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kemlu berfokus pada nilai-nilai Pancasila, dengan mengutamakan kemitraan yang adil dalam tatanan ekonomi global. Menurutnya, diplomasi ekonomi Pancasila akan mendorong terciptanya perdagangan yang bebas dan adil, serta mendorong hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain.
Selain itu, Kemlu juga akan memprioritaskan perluasan kemitraan ekonomi Indonesia di kawasan non-tradisional, dengan tujuan membuka pasar-pasar baru untuk komoditas-komoditas Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Dengan adanya Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, diharapkan Indonesia dapat lebih proaktif dalam memperkuat hubungan ekonomi internasional dan mendorong terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak.
(N/014)
DAIRI Seorang pria berinisial SP, yang diketahui merupakan mantan anggota kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi menghirup udara bebas setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Pra
Politik
