TAKENGON — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah mengambil langkah konkret menyikapi aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan terkait dampak pembangunan Proyek PLTA Takengon.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah, Wahyuddin, kepada wartawan, Senin (8/9/2025).
"Kesepakatan ini adalah bentuk nyata pengawasan dewan. Komitmen perbaikan ini bukan hanya janji di atas kertas, tapi wujud keseriusan kami dalam mengawal proyek strategis agar berjalan sesuai aturan, mengutamakan keselamatan, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan," ujar Wahyuddin.
Baca Juga:
Proyek PLTA yang berada di wilayah aliran Sungai Peusangan ini sempat mendapat sorotan publik karena dianggap berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sekitar, terutama dalam penggunaan air untuk keperluan harian.
Wahyuddin menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi C tidak bersifat sesaat, tetapi akan berkelanjutan, memastikan setiap poin dalam kesepakatan antara pihak proyek dan masyarakat dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Baca Juga:
"Tindak lanjut dari pemantauan ini kami harap bisa menjadi contoh tata kelola proyek strategis nasional yang transparan dan berpihak pada rakyat," tambahnya.
Dukungan terhadap langkah Komisi C juga datang dari Anggota DPRK Aceh Tengah, Seven Kobat Cibro, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan proyek, khususnya pada aspek keselamatan lingkungan.
"Libatkan orang-orang desa setempat, terutama yang berada di area terdampak langsung. Di daerah ini, air Sungai Peusangan masih menjadi kebutuhan utama, tempat mencuci, mandi, dan kebutuhan harian lainnya. Partisipasi warga akan menjadi mata dan telinga yang efektif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Seven.
Komisi C DPRK Aceh Tengah berkomitmen untuk melakukan pengawasan rutin terhadap proyek PLTA agar setiap aspek yang disepakati tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan proyek ini menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang tidak hanya mengejar output fisik, tetapi juga memerhatikan keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial," tutup Wahyuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Tengah.*
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & Teknologi
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
Peristiwa
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
Entertainment
JAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (D
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Denpasar akibat hujan deras sejak Senin malam (8/9/2025) memaksa aparat TNI turun
Peristiwa
KHATMANDU Gelombang protes besarbesaran yang mengguncang ibu kota Nepal dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi kerusuhan pal
Internasional
BATAM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengat
Hukum dan Kriminal