BREAKING NEWS
Kamis, 27 November 2025
SELAMAT HARI GURU

Pernyataan Bupati Nias Barat Soal PPPK Paruh Waktu Dinilai Normatif, Honorer: Kami Butuh Jadwal, Bukan Janji

- Jumat, 12 September 2025 21:13 WIB
Pernyataan Bupati Nias Barat Soal PPPK Paruh Waktu Dinilai Normatif, Honorer: Kami Butuh Jadwal, Bukan Janji
Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu (foto: nawacita post)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

NIAS BARAT - Pernyataan resmi yang disampaikan Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat (12/9), menuai beragam kritik dari kalangan tenaga honorer dan pemerhati kebijakan publik.

Baca Juga:

Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai retoris, normatif, dan tidak menjawab tuntutan utama: kepastian jadwal pengumuman formasi PPPK Paruh Waktu.

Dalam unggahan tersebut, Bupati Eliyunus menyampaikan enam poin penjelasan terkait proses pengusulan PPPK Paruh Waktu.

Namun, alih-alih memberikan kejelasan, penjelasan tersebut dianggap lebih banyak memuat imbauan moral dan janji normatif ketimbang solusi konkret.

Baca Juga:

Isi Pernyataan: Empati Tanpa Solusi?

Empati kepada Honorer

Baca Juga:

Bupati menyebutkan bahwa pemerintah memahami keresahan tenaga honorer. Namun, banyak pihak menilai bahwa pernyataan empati tidak cukup tanpa aksi nyata.

Pengusulan Sesuai Ketentuan

Baca Juga:

Ia menyatakan bahwa Pemkab telah mengusulkan formasi sesuai arahan KemenPANRB, tapi tidak menjelaskan tahapan spesifik atau posisi aktual Nias Barat dalam proses seleksi nasional tersebut.

Baca Juga:

Alasan Anggaran dan Pilihan Paruh Waktu

Keterbatasan anggaran dijadikan alasan Pemkab mengusulkan skema PPPK Paruh Waktu. Hal ini dianggap sebagai alasan klise, terutama karena belum ada simulasi kuota atau proyeksi anggaran yang dipublikasikan.

Baca Juga:

Ajakan Dialog dan Ketertiban

Imbauan untuk berdialog dan menjaga ketertiban disampaikan, tapi tidak ada forum terbuka atau kanal resmi komunikasi dua arah yang dibentuk.

Baca Juga:

Komitmen Tidak Ada yang Diabaikan

Baca Juga:

Meski menyatakan komitmen agar tidak ada honorer yang diabaikan, tidak ada rincian soal kuota, jadwal seleksi, maupun jenis formasi yang disediakan.

Baca Juga:

SPTJM Telah Ditandatangani

Bupati menegaskan telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, alih-alih menenangkan, justru menimbulkan kesan kehati-hatian yang berlebihan, bukan keyakinan atas komitmen tersebut.

Baca Juga:

Honorer: Kami Butuh Kepastian, Bukan Retorika

Kekecewaan mencuat dari para tenaga honorer di wilayah tersebut. Mereka mengaku frustrasi karena hingga kini belum ada satu pun formasi PPPK Paruh Waktu yang diumumkan secara resmi, sementara daerah-daerah lain sudah mulai mengisi DRH (Daftar Riwayat Hidup) dan memproses seleksi.

Baca Juga:

"Sementara kabupaten/kota lain sudah jalan, kami di Nias Barat masih menunggu. Kami tidak butuh retorika, kami butuh jadwal yang jelas," ujar salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi Saat Ini: Validitas SPTJM Dipertanyakan

Baca Juga:

Di tengah minimnya transparansi dan lambannya proses, para honorer juga mulai mempertanyakan validitas SPTJM yang telah disebut ditandatangani Bupati. Banyak yang menilai bahwa dokumen tersebut hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang konkret.

Sebelumnya, Pemkab Nias Barat sempat menyatakan akan membuka akses publik terhadap dokumen dan proses usulan PPPK Paruh Waktu, namun hingga berita ini ditulis, belum ada tindak lanjut berupa pengumuman resmi, kuota, atau tahapan yang dibuka secara publik.

Baca Juga:

Tuntutan Honorer: Transparansi dan Kepastian

Para tenaga honorer mendesak Bupati Eliyunus Waruwu dan Pemkab Nias Barat untuk segera mengumumkan jadwal seleksi, jumlah formasi, dan skema pelaksanaan PPPK Paruh Waktu, serta membuka forum komunikasi terbuka agar mereka tidak terus digantung dalam ketidakpastian.*

Baca Juga:

(ms/j006)

Baca Juga:

Editor
:
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Guru Honorer Demo di Kantor Gubernur Sumut, Tuntut Kejelasan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Mahasiswa Sambangi Istana Malam Ini, Bahas Apa?
Pelantikan PPPK Pemprov Sumut Formasi 2024 Dipastikan Digelar September 2025
APMB Sumut Gelar Aksi Damai di Kantor Kemenag Padangsidimpuan, Soroti Dugaan Pemberhentian Sepihak dan Praktik Nepotisme
Desakan Alihkan Tunjangan DPR ke Guru, Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Itu di Luar Kewenangan Saya
Aliansi Pegawai Honor R4 Gelar Aksi Damai, Tuntut Kejelasan Status di Depan Kantor Bupati Tapsel
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru