"Kami pastikan tidak ada lagi manipulasi data atau pembuatan penilaian fiktif. Jika ada kesulitan, ASN bisa berkonsultasi langsung dengan BKPSDM," tambahnya.
Bupati juga mengungkapkan adanya kasus pembatalan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dasar yang diduga terkait praktik pungutan sebesar Rp20 juta.
"Calon Plt tersebut dibatalkan SK-nya karena terindikasi bayar-membayar untuk jabatan. Saat ini kasus ini sudah kami serahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti," tegas Bupati.
Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk pungutan liar dalam pengangkatan jabatan ASN.
"Kami tidak main-main soal ini. Proses pengangkatan harus berjalan bersih tanpa ada pungutan apa pun," pungkasnya.*
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Uji Kesamaptaan Jasmani dalam rangka Penerimaan T
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah wacana adany
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menyebut program revitalisasi 16.167 sekolah pada 2025 tel
PENDIDIKAN
MEDAN Enam awak kapal pencari ikan diamankan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) setelah diduga mengonsumsi sabu saat melaut di perairan Bel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga Pertamax (RON 92) yang kini mencapai Rp16.250 per liter masih b
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat yang membutuhkan dapat mengajukan diri untuk
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Bandung terkait penyidikan dugaan korupsi t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah kuatnya modernisasi, masyarakat Suku Pakpak di Sumatera Utara masih mempertahankan sebuah tradisi yang sarat nilai kekel
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) di seluruh sekolah yang
PENDIDIKAN
