Mendagri Tito Ingatkan Pemda Boleh Rapat di Hotel: Hidupkan Kembali, Kasihan Mereka

"Kalau hotel sepi, tentu supplier makanan dan minuman mereka juga akan terdampak. Ini menyangkut banyak sektor," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan adanya penurunan signifikan tingkat keterisian kamar hotel di Indonesia, khususnya pada hotel bintang tiga hingga lima.

"Pasar dari pemerintah turun sekitar 40% terhadap rata-rata okupansi hotel di Indonesia. Itu sangat berdampak karena selama ini pemerintah menjadi pasar utama," ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Hariyadi menyebut, efisiensi anggaran pemerintah yang drastis pada tahun ini menjadi salah satu penyebab utama.

Selain itu, korporasi juga melakukan penghematan akibat perlambatan ekonomi.

Ditambah lagi dengan penurunan daya beli masyarakat dan disrupsi dari platform seperti Airbnb, terutama di daerah wisata seperti Bali.

"Semester pertama 2025, belanja pemerintah untuk akomodasi sangat rendah. Sementara sektor ini sangat bergantung pada belanja pemerintah dan korporasi," tambahnya.

Dengan diperbolehkannya kembali kegiatan rapat di hotel, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara mendukung pemulihan sektor ekonomi dan menjaga efektivitas penggunaan anggaran.

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian

Pemprov Sumut Luncurkan Program JASKOP: Harga Pangan Tetap Stabil, Petani Untung!

Wali Kota Prabumulih Ternyata Perintahkan Tegur Kepala Sekolah dan Ancaman Mutasi: Nanti Saya Copot!

Banten Jadi Tuan Rumah HPN 2026, Ketum PWI: Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Siskamling Akan Aktif Lagi! Kemendagri Target Rampung Akhir September 2025

Ini Penjelasan Polda Sumut Soal OTT Satlantas Polrestabes Medan