Peringati HKG PKK ke-54, TP PKK Sumut Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Asahan
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) terus memperkuat koordinasi internal dalam penyebaran informasi publik terkait program-program prioritas.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Arah Kebijakan Penyebaran Informasi Program Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Rakor ini dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PemprovSumut, baik secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, Togap menegaskan bahwa penyebaran informasiprogram pemerintah harus dilakukan secara cepat, akurat, terukur, dan terkoordinasi, khususnya dalam menyampaikan capaian enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
"Koordinasi dan sinkronisasi informasi sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipercaya publik," ujar Togap.
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL