Masyarakat Harus Tahu! Sekdaprov Sumut Minta OPD Gencarkan Informasi Program Unggulan ke Publik

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) terus memperkuat koordinasi internal dalam penyebaran informasi publik terkait program-program prioritas.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Arah Kebijakan Penyebaran Informasi Program Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga:

• Ferry Irwandi Akui Jadi Target Disinformasi: “24 Postingan Menyudutkan dalam 20 Hari”

Rakor ini dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PemprovSumut, baik secara luring maupun daring.

Dalam arahannya, Togap menegaskan bahwa penyebaran informasiprogram pemerintah harus dilakukan secara cepat, akurat, terukur, dan terkoordinasi, khususnya dalam menyampaikan capaian enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.

"Koordinasi dan sinkronisasi informasi sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipercaya publik," ujar Togap.

Adapun enam programPHTC yang menjadi fokus penyebaran informasi, meliputi:

- Program Unggulan Sekolah Gratis

- Program Berobat Gratis (UHC)

- Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan

Baca Juga:

• Tak Perlu ke BPN, Begini Cek Sertifikat Tanah Elektronik Asli atau Palsu!

- Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif

- Infrastruktur Strategis Terintegrasi

- Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice

Togap menegaskan, seluruh OPD wajib secara rutin mempublikasikan pelaksanaan dan capaian program di media resmi PemprovSumut, termasuk situs web dan kanal media sosial.

"Setiap kegiatan OPD harus terdokumentasi dan disampaikan ke publik. Ini bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap pemerintah," katanya.

Sekdaprov juga menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah dalam merespons cepat kebutuhan informasi publik di era digital.

Menurutnya, masyarakat kini menuntut keterbukaan dan kejelasan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Di zaman media sosial ini, kita dituntut serba cepat. Tidak boleh ada informasi penting yang tertinggal atau tidak tersampaikan," tegas Togap.

Baca Juga:

• Ratusan Anak Keracunan Program MBG, KPAI: Hentikan Sementara, Perbaiki Sistem Pengawasan

Senada dengan Sekdaprov, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan agenda temu pers harian yang menghadirkan OPD secara bergiliran untuk memaparkan capaian dan program kerja.

"Selama tiga hari terakhir, kita sudah mulai temu pers dengan OPD, masing-masing membawakan topik berbeda. Misalnya hari ini fokus pada UHC," jelas Erwin.

Tujuan dari temu pers ini, lanjutnya, adalah memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa PemprovSumut hadir secara nyata melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Erwin menambahkan, Rakor ini menjadi bagian dari langkah PemprovSumut dalam membangun citra pemerintahan yang kuat, terpercaya, dan mendukung gerakan "Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumut yang Unggul dan Berkelanjutan."*

Ferry Irwandi Akui Jadi Target Disinformasi: “24 Postingan Menyudutkan dalam 20 Hari”

Tak Perlu ke BPN, Begini Cek Sertifikat Tanah Elektronik Asli atau Palsu!

Ratusan Anak Keracunan Program MBG, KPAI: Hentikan Sementara, Perbaiki Sistem Pengawasan

Pemprov Sumut Siap Bangun Area Internet Gratis di 8 Kota Mulai 2026

Pemkot Solo Buka Ekstrakurikuler Roblox, Mendikdasmen: Waspada Kecanduan, Bisa Timbulkan Gangguan Mental Anak

Heboh Surat Perjanjian MBG di Sleman: Minta Penerima Manfaat Tutup Mulut soal Keracunan