PDI-P Sambut Usulan KPK soal Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik: Sejalan dengan Fungsi Kaderisasi
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) terus memperkuat koordinasi internal dalam penyebaran informasi publik terkait program-program prioritas.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Arah Kebijakan Penyebaran Informasi Program Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Rakor ini dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan PemprovSumut, baik secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, Togap menegaskan bahwa penyebaran informasiprogram pemerintah harus dilakukan secara cepat, akurat, terukur, dan terkoordinasi, khususnya dalam menyampaikan capaian enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
"Koordinasi dan sinkronisasi informasi sangat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipercaya publik," ujar Togap.
Adapun enam programPHTC yang menjadi fokus penyebaran informasi, meliputi:
- Program Unggulan Sekolah Gratis
- Program Berobat Gratis (UHC)
- Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan
Baca Juga:- Digitalisasi Pelayanan Publik Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif
- Infrastruktur Strategis Terintegrasi
- Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice
Togap menegaskan, seluruh OPD wajib secara rutin mempublikasikan pelaksanaan dan capaian program di media resmi PemprovSumut, termasuk situs web dan kanal media sosial.
"Setiap kegiatan OPD harus terdokumentasi dan disampaikan ke publik. Ini bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap pemerintah," katanya.
Sekdaprov juga menyoroti pentingnya kemampuan pemerintah dalam merespons cepat kebutuhan informasi publik di era digital.
Menurutnya, masyarakat kini menuntut keterbukaan dan kejelasan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Di zaman media sosial ini, kita dituntut serba cepat. Tidak boleh ada informasi penting yang tertinggal atau tidak tersampaikan," tegas Togap.
Baca Juga:Senada dengan Sekdaprov, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan agenda temu pers harian yang menghadirkan OPD secara bergiliran untuk memaparkan capaian dan program kerja.
"Selama tiga hari terakhir, kita sudah mulai temu pers dengan OPD, masing-masing membawakan topik berbeda. Misalnya hari ini fokus pada UHC," jelas Erwin.
Tujuan dari temu pers ini, lanjutnya, adalah memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa PemprovSumut hadir secara nyata melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Erwin menambahkan, Rakor ini menjadi bagian dari langkah PemprovSumut dalam membangun citra pemerintahan yang kuat, terpercaya, dan mendukung gerakan "Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumut yang Unggul dan Berkelanjutan."*
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK
TOBA Kantor Basarnas Kelas A Medan bersama tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Christtopher Rustam (21), maha
PERISTIWA
DELI SERDANG Pertengkaran dalam lingkup keluarga kembali berujung petaka. Seorang pria bernama Agus Suyanto (43) diduga membakar rumah o
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang perempuan berinisial AN (26) diamankan aparat kepolisian setelah mengancam karyawan toko ponsel dengan sebilah parang di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihakpihak yang menuding d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden
POLITIK
JAKARTA Sejumlah tokoh lintas agama mendorong agar polemik pernyataan mati syahid yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Ten
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia yang ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub
NASIONAL