Lapor ke KPK, Wabup Jember: Saya Tak Minta Proyek, Hanya Ingin Pastikan APBD Tak Dikorupsi

"TP3D nama lain dari tim ahli itu kan sudah dilarang. Dibentuk tanpa dasar hukum, bertentangan dengan instruksi Presiden RI. Malah TP3D leluasa memanggil kepala-kepala OPD yang bisa jadi mengintervensi kebijakan," katanya.

Sementara dirinya sebagai wakil bupati, justru tidak diberi kewenangan memberi nota dinas resmi kepada OPD.

"Saya ditolak memberi nota dinas resmi untuk membina kepala-kepala OPD agar pejabat-pejabat itu bekerja secara profesional dan mematuhi hukum," tegas Djoko.

Harapkan Tindak Lanjut KPK dan Pembinaan dari Pusat

Djoko berharap aduannya ke KPK bisa ditindaklanjuti, meskipun ia tidak menyebutkan bukti-bukti spesifik yang dilampirkan.

"Saya tegaskan, tidak akan menyesal bila permintaan pembinaan kepada KPK pada hal-hal yang rawan korupsi itu berubah jadi penindakan," ujar Djoko.

Selain itu, ia juga mengajukan permohonan kepada Mendagri dan Gubernur Jawa Timur terkait pembenahan birokrasi, penataan aset daerah, serta penempatan pejabat yang tepat.

AMPUH Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, Gus Irawan Pasaribu Ikut Disorot

Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Bungkam, Ajudan Halangi Pewarta dan Tutupi Kamera

Setelah Viral ‘Merampok Uang Negara’, Wahyudin Moridu Kini Dibidik KPK

Pesan Ketua Umum Kombatan di HUT ke-8: Hukum Bersih, Korupsi Diberantas, Rakyat Sejahtera

DPD LIRA Tabagsel Desak KPK Fokus Telusuri Aset Tersangka OTT Proyek Jalan Rp231 Miliar

Gus Irawan Disebut KPK, OMI ICC Siap Kawal Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR ke Kantor Staf Presiden