Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Samosir resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Penanganan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SK Bupati Samosir Nomor 263 Tahun 2025.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas, menekankan pentingnya percepatan pemenuhan makanan bergizi gratis lewat pengusulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pembentukan dapur MBG.
"Satuan tugas dari pemerintah daerah dan SPPG agar menjalin kolaborasi yang baik. Program Presiden dalam pemenuhan gizi harus kita dukung. Kita kejar target untuk pemenuhan makanan bergizi. Kita upayakan dan dampingi mitra kerja agar tata kelola dan persyaratan ke BGN lengkap, didampingi, koordinasi semaksimal mungkin sehingga memenuhi syarat," ujar Ariston saat rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (1/10).Baca Juga:
Rakor dihadiri oleh Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Korwil SPPI Sarmarina Sitanggang, para camat, dan dinas terkait.
Hingga kini, terdapat dua unit SPPG yang beroperasi dan melayani 6.584 siswa penerima manfaat, masing-masing di Lumban Suhi suhi (3.295 siswa) dan Ambarita (3.289 siswa).
Ariston menyebut sudah ada enam mitra kerja yang diverifikasi BGN, sementara kebutuhan mencapai 14 titik. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bekerja sama mempercepat perizinan dan pemenuhan syarat.
"Apa yang bisa kita lakukan langsung eksekusi. Kita jangan sampai kecolongan, semua OPD teknis harus saling memberi petunjuk dan siap bekerja sama," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Samosir, Sarmarina Sitanggang, menegaskan bahwa sasaran MBG bukan hanya siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, calon mitra kerja wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id dengan dokumen legalitas yang sah. Ia juga menekankan, meski terbuka untuk semua, akan lebih baik bila mitra berasal dari daerah sendiri agar sekaligus mendukung ekonomi lokal.
Untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), Sarmarina menilai percepatan bisa dilakukan melalui dukungan penuh Satgas Pemkab Samosir. Saat ini, sudah teridentifikasi 29 titik potensial dari delapan kecamatan.
"Awalnya sudah kita diskusikan dengan tim Satgas dan dilakukan survei. Untuk percepatannya, Satgas perlu segera menyampaikan surat permohonan ke BGN pusat," ujarnya.*
(dv08)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA