Hashim Djojohadikusumo Ungkap Kekhawatiran Investor soal Kebijakan Prabowo-Gibran
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Samosir resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Penanganan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SK Bupati Samosir Nomor 263 Tahun 2025.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas, menekankan pentingnya percepatan pemenuhan makanan bergizi gratis lewat pengusulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pembentukan dapur MBG.
"Satuan tugas dari pemerintah daerah dan SPPG agar menjalin kolaborasi yang baik. Program Presiden dalam pemenuhan gizi harus kita dukung. Kita kejar target untuk pemenuhan makanan bergizi. Kita upayakan dan dampingi mitra kerja agar tata kelola dan persyaratan ke BGN lengkap, didampingi, koordinasi semaksimal mungkin sehingga memenuhi syarat," ujar Ariston saat rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (1/10).Baca Juga:
Rakor dihadiri oleh Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Korwil SPPI Sarmarina Sitanggang, para camat, dan dinas terkait.
Hingga kini, terdapat dua unit SPPG yang beroperasi dan melayani 6.584 siswa penerima manfaat, masing-masing di Lumban Suhi suhi (3.295 siswa) dan Ambarita (3.289 siswa).
Ariston menyebut sudah ada enam mitra kerja yang diverifikasi BGN, sementara kebutuhan mencapai 14 titik. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bekerja sama mempercepat perizinan dan pemenuhan syarat.
"Apa yang bisa kita lakukan langsung eksekusi. Kita jangan sampai kecolongan, semua OPD teknis harus saling memberi petunjuk dan siap bekerja sama," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Samosir, Sarmarina Sitanggang, menegaskan bahwa sasaran MBG bukan hanya siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, calon mitra kerja wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id dengan dokumen legalitas yang sah. Ia juga menekankan, meski terbuka untuk semua, akan lebih baik bila mitra berasal dari daerah sendiri agar sekaligus mendukung ekonomi lokal.
Untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), Sarmarina menilai percepatan bisa dilakukan melalui dukungan penuh Satgas Pemkab Samosir. Saat ini, sudah teridentifikasi 29 titik potensial dari delapan kecamatan.
"Awalnya sudah kita diskusikan dengan tim Satgas dan dilakukan survei. Untuk percepatannya, Satgas perlu segera menyampaikan surat permohonan ke BGN pusat," ujarnya.*
(dv08)
JAKARTA Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sejumlah investor mengenai
EKONOMI
JAKARTA Lionel Messi tengah berduka. Ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan kariernya, Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat, 8
ENTERTAINMENT
BINJAI Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, H.M Yusuf, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para Veteran di wilayah Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan mas
EKONOMI
JAKARTA Gerhana Matahari Total (GMT) yang diperkirakan terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. B
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana merombak buku pelajaran yang digunakan siswa dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan sekitar 57 rib
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti Prakt
PENDIDIKAN
JAKARTA Buah yang biasa ditemui di pasar dan supermarket ternyata tidak semuanya memiliki bentuk seperti sekarang sejak awal. Sejumlah b
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BARAT Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh
NASIONAL