Rp 1,6 Miliar untuk Rumah Dinas? Sang Perubahan Geruduk Kantor Bupati Tapsel!

TAPANULI SELATAN – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Anak Negeri Pendukung Perubahan (Sang Perubahan) menggelar aksi demonstrasi di kawasan penyampaian aspirasi Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Kamis (2/10/2025).

Aksi yang dipimpin oleh Rahmad Taufiq Dalimunthe itu menyoroti dugaan pemborosan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya dalam pemeliharaan rumah dinas kepala daerah dan fasilitas penunjang lainnya.

Dalam orasinya, Taufiq menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemkab Tapsel yang dinilai telah mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja pemerintah.

Baca Juga:

• Dari Reimburse ke Dana di Awal, Program Makan Bergizi Gratis Makin Lancar

"Tahun 2024 sudah dilakukan pemeliharaan rumah dinas, tahun ini dilakukan lagi. Ini terkesan dipaksakan dan kami duga untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," ujar Taufiq.

Ia menilai anggaran pemeliharaan rumah dinas tidak selaras dengan semangat efisiensi dan berpotensi disalahgunakan.

Terlebih, menurutnya, rumah dinas yang dimaksud jarang bahkan tidak pernah ditempati oleh pejabat yang bersangkutan.

Taufiq juga menyinggung kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar komplek kantor bupati.

"Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal moral. Tidak patuh pada perintah Presiden dan terkesan bermewah-mewah di tengah sulitnya ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan saat ini," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Sang Perubahan turut membeberkan dokumen yang menunjukkan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sejumlah aset daerah mencapai Rp 1.686.000.000.

Beberapa item anggaran yang dipersoalkan antara lain:
- Pemeliharaan mebel: Rp 155 juta
- Pengecatan rumah dinas KDH, WKDH, Sekda: Rp 150 juta
- Pemeliharaan taman rumah dinas: Rp 86,5 juta
- Rehabilitasi ruang kerja KDH: Rp 200 juta
- Rehabilitasi rumah dinas WKDH: Rp 175 juta
- Pembangunan gedung laundry rumah dinas KDH: Rp 150 juta
- Pemeliharaan mess Pemkab di Medan dan Padangsidimpuan: Rp 200 juta
- Belanja alat rumah tangga dan keperluan lainnya: puluhan juta rupiah

Aksi tersebut sempat diterima oleh Asisten II Pemkab Tapsel, Ali Akbar Hutasuhut, namun pengunjuk rasa menolak melakukan dialog karena menilai Ali Akbar tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan mereka secara substansial.

"Kami akan datang lagi, insyaallah dengan jumlah massa yang lebih banyak," tegas Taufiq saat menutup orasinya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan anggaran di daerah, terutama pada pos-pos belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Sang Perubahan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal penggunaan APBD agar lebih tepat sasaran dan sejalan dengan instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.*

Dari Reimburse ke Dana di Awal, Program Makan Bergizi Gratis Makin Lancar

Laporan Anggaran OPD Nias Selatan Sempat Tampil di Situs Resmi, Kini Raib: Apa yang Disembunyikan?

Purbaya Ngaku Nyaris "Dipukuli" Bupati Gegara Dana Transfer Daerah Dipangkas

Massa Geruduk KPK, Desak Jokowi Ditangkap dan Diadili

Kepala Daerah Protes Pemotongan Anggaran Transfer, Menkeu Purbaya: Ini Alasannya

Wamen Haji Sebut Kebocoran Anggaran Haji Capai Rp 5 Triliun per Tahun, Gandeng Kejaksaan Awasi Proses