KPK Ungkap Silmy Karim Terima Rp100 Juta per Pekan, Gunakan Kode ‘Malaikat’ dalam Skandal WNA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana rutin sebesar Rp100 juta per pekan yang diterima Wakil Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) resmi membentuk satu direktorat baru yang secara khusus akan menangani isu diaspora Indonesia di luar negeri.
Direktorat ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP).
"Ada satu direktorat baru yang dibentuk di Kementerian Luar Negeri, yakni Direktorat Diaspora di bawah Ditjen IDP," ujar Direktur Jenderal IDP Kemlu RI, Heru Hartanto Subolo, saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (10/10/2025).Baca Juga:
Heru menyampaikan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat peran dan kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.
"Presiden Prabowo mendorong agar diaspora menjadi salah satu roda pembangunan nasional. Mereka adalah kekayaan bangsa, baik warga negara Indonesia maupun eks-WNI, yang memiliki kapasitas luar biasa sebagai brain gains," katanya.
Menurut Heru, pembentukan Direktorat Diaspora bertujuan untuk mengelola berbagai isu strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia di luar negeri.
Salah satunya adalah persoalan kewarganegaraan bagi diaspora dan kesulitan transaksi finansial karena keterbatasan akses layanan perbankan di negara lain.
"Banyak WNI atau eks-WNI yang mengalami kendala membuka rekening bank di luar negeri. Ini menjadi salah satu perhatian utama. Kami juga sedang membahas kemungkinan fasilitasi kewarganegaraan ganda bagi diaspora dalam kerangka kebijakan nasional," jelasnya.
Kemlu mencatat bahwa hingga saat ini pemerintah telah meluncurkan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), yang juga dikenal sebagai Kartu Diaspora, sebagai bentuk identitas resmi bagi warga Indonesia atau keturunan Indonesia di luar negeri.
Heru menegaskan bahwa ke depan akan ada lebih banyak kebijakan yang dihadirkan untuk memperkuat peran diaspora, termasuk melalui pemanfaatan KMILN.
"Sekarang KMILN sudah bisa diakses di luar negeri, dan ke depan akan lebih banyak kebijakan untuk mengakselerasi kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional," tuturnya.
Langkah Kemlu membentuk direktorat baru ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam membangun diplomasi luar negeri yang inklusif.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana rutin sebesar Rp100 juta per pekan yang diterima Wakil Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik S Deyang bersama dua wakilnya sebagai pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pa
POLITIK
JAKARTA Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencap
NASIONAL
MEDAN Insiden tak terduga terjadi pada laga Timnas Indonesia melawan Timor Leste dalam ajang Piala AFF U19 2026 yang berlangsung di Sta
OLAHRAGA
TANJUNG JABUNG TIMUR Warga Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengeluhkan belum adan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaks
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia terlibat dalam kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warg
HUKUM DAN KRIMINAL