FKG Universitas Moestopo Lantik 85 Dokter Gigi Baru, Siap Mengabdi untuk Kesehatan Masyarakat
JAKARTA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melantik 85 dokter gigi baru melalui prosesi pengambilan sump
PENDIDIKAN
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatnya realisasi belanja APBD Sumut dan mengendapnya dana sebesar Rp 3,1 triliun di bank.
Bobby menyatakan, per 21 Oktober 2025, sisa anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut hanya sebesar Rp 990 miliar, dan seluruh dana tersebut sudah dialokasikan untuk kegiatan pemerintah yang tengah berjalan.
"RKUD kita cuma satu, dan itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya Rp 990 miliar. Coba dicek, apakah kami salah input? Semua transparan, bisa dilihat," ujar Bobby saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).Baca Juga:
Bobby menegaskan bahwa realisasi APBD Sumut telah berjalan baik, dan hingga akhir 2025, pihaknya menargetkan serapan anggaran mencapai 90 persen.
"Realisasi pasti ada target, sudah disesuaikan dengan P-APBD. Mudah-mudahan bisa mencapai 90 persen sampai akhir tahun," tambahnya.
Pernyataan Menkeu Purbaya sebelumnya menyebutkan bahwa dana milik Pemda se-Indonesia yang belum terserap mencapai Rp 234 triliun, dan menyindir bahwa Pemprov Sumut menyumbang angka Rp 3,1 triliun sebagai dana mengendap di bank.
Namun, Pemprov Sumut menilai pernyataan tersebut tidak merujuk pada data yang valid.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumut, Andriza Rifandi, juga menepis klaim tersebut.
Ia menyebut, data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri per 15 Oktober 2025 menunjukkan angka simpanan daerah hanya Rp 1,1 triliun, bukan Rp 3,1 triliun.
"Saya komunikasi dengan Direktur di Kemendagri, data di RKUD itu hanya Rp 1,1 triliun. Artinya, data Rp 3,1 triliun itu tidak ada di Kemendagri," ucap Andriza di Gedung DPRD Sumut.
Ia mengaku, pihaknya tengah menelusuri asal-usul angka Rp 3,1 triliun yang disebut Purbaya, termasuk kemungkinan dana itu merupakan akumulasi dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.
"Apakah itu angka gabungan antara provinsi dan kabupaten/kota? Kami belum tahu. Bisa jadi juga itu dana tahun sebelumnya, DAK, atau dana lain yang masih tersimpan di KPPN atau BI. Ini yang sedang kami kejar," jelasnya.
JAKARTA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) melantik 85 dokter gigi baru melalui prosesi pengambilan sump
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menggelar kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi puluhan masjid dan mushola yang tersebar di seluruh w
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menghadiri undangan buka puasa bersama yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Is
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar pemerintah Indonesia me
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama dengan Lembaga Perlindunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau langsung Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaa
EKONOMI
BATUBARA Badan Gizi Nasional (BGN) maupun aparat penegak hukum lainnya, cenderung membiarkan beragam penyimpangan dalam pengelolaan Maka
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
SOLO Mantan Presiden RI, Joko Widodo, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Dayak Center di kawasan Ibu Kota Nusantara
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua
EKONOMI