MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari strategi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10).
Baca Juga:Dalam sambutannya, Togap menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia.
Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama agar bangsa Indonesia dapat bersaing dan sejahtera.
"Pembangunan kependudukan adalah inti dari pembangunan manusia. Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujar Togap.
Togap juga memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan Pemprov Sumut untuk meningkatkan kualitas penduduk.
Program Makan Bergizi Gratis dan kolaborasi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial menjadi bagian dari upaya strategis tersebut.
"Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN), Budi Setiyono, menyoroti pentingnya penataan ulang arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pelayanan publik.
"Kita perlu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan," jelas Budi.
Budi juga mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan infrastruktur.
Hal ini penting agar bonus demografi yang akan datang dapat dimanfaatkan sebagai peluang, bukan menjadi tantangan bagi negara.
Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat.
(a008)
Baca Juga:
BANDA ACEH Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa&039aduddin Djamal resmi membuka Pameran Foto Jurnalistik Prahara Pulau Emas di Museum Tsun
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Perta
EKONOMI
JAKARTA Ahli Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Hendri Jayadi Pandiangan yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan kembali mencatatkan defisit pada bulan Juni 2026 sebesar 450 juta dolar
EKONOMI
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menerima kunjungan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) RI, Agustinus
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang mengingatkan kepada DPR RI agar Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset tidak justru dijadikan sebag
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
