Mahasiswa Desak Kementerian Kehutanan Tindak PT NSHE yang Diduga Serobot Lahan Hutan
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Capil) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Salah satu langkah strategis yang akan dijalankan pada tahun 2025–2026 adalah perluasan program Desa Antikorupsi di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sumut.
"Kami berupaya maksimal mempercepat program pemberdayaan desa, agar pemerintahan di tingkat bawah semakin kuat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi," ujar Kepala Dinas PMD Capil Sumut, Parlindungan Pane, dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (23/10).Baca Juga:
Data terbaru Dinas PMD Capil Sumut mencatat terdapat 5.417 desa dan 695 kelurahan yang tersebar di 25 kabupaten dan 8 kota di Sumut.
Dari jumlah tersebut, tren peningkatan desa mandiri dan berkembang terus menunjukkan hasil positif. Status desa berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 343 Tahun 2025 menyebutkan, Desa Mandiri berjumlah 364 desa, Desa Maju 1.296, Desa Berkembang 2.529, Desa Tertinggal 707, dan Desa Sangat Tertinggal 521.
Parlindungan mengungkapkan bahwa peningkatan ini menjadi indikasi positif dalam pembangunan desa di Sumut.
"Dalam perluasan program Desa Antikorupsi tingkat provinsi tahun ini, terdapat empat desa yang sudah memenuhi kriteria penilaian, yaitu Desa Sennah di Labuhanbatu, Desa Jatirejo di Deliserdang, Desa Hutaraja di Tapanuli Selatan, dan Desa Meranti Omas di Labuhanbatu Utara," jelasnya.
Sebelumnya, Desa Pulau Sejuk di Kabupaten Batubara telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat Sumut dalam program ini.
Pemprov Sumut menargetkan bahwa program ini dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang berkeadilan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat sebagai fondasi menuju Sumut yang maju dan berintegritas.
"Desa yang berdaya dan bebas korupsi akan menjadi pondasi Sumut yang maju dan berintegritas menuju tahun 2026," tutup Parlindungan.*
(M/006)
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
JAKARTA Rismon Hasiholan Sianipar tetap wajib melapor ke Polda Metro Jaya meski telah meminta maaf kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo da
POLITIK
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak Jumat (13/3/2026). Pencair
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara menyalurkan bantuan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) senilai Rp2,93 miliar kepada
PEMERINTAHAN