NIAS SELATAN– Proses pencairan dana pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) kembali berjalan normal setelah pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang baru resmi menggantikan pejabat lama yang mengundurkan diri.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Nisel, Aferili Harita, memastikan seluruh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini telah diproses tanpa hambatan.
"Kalau sekarang sudah tidak ada kendala. Anggota kami bahkan bekerja lembur untuk memproses pengajuan dari OPD yang sempat menumpuk. Semua sudah berjalan normal," ujar Aferili Harita, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan, keterlambatan pengajuan SP2D sebelumnya terjadi semata-mata karena masa transisi administrasi setelah pengunduran diri pejabat Kuasa BUD lama.
Namun, setelah penunjukan pejabat baru, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah kembali berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Begitu pejabat baru ditunjuk, pelayanan keuangan daerah langsung kami percepat agar tidak mengganggu operasional OPD," tambahnya.
Dengan normalnya kembali proses SP2D, pemerintah daerah Nisel diharapkan dapat segera merealisasikan berbagai kegiatan dan program kerja yang sempat tertunda akibat keterlambatan administrasi.*
(M/006)
JAKARTA Selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polr
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pedagang pakaian bekas impor di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, menyatakan keberatan jika nantinya mereka diwajibkan menjual
Ekonomi
JAKARTA Apple dikabarkan akan merayakan ulang tahunnya yang ke20 dengan meluncurkan iPhone terbaru, iPhone 20, lebih awal dari jadwal bi
Sains & Teknologi
PADANG SIDIMPUAN Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padangsidimpuan mencatat sejarah baru dengan terselenggaranya Jumpa Bhakti Gembira (JU
Peristiwa
BENGKULU Memasuki hari terakhir kunjungannya di wilayah Bengkulu, Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (
Pemerintahan
JAKARTA Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global y
Ekonomi
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tindakan tidak wajar seorang pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigara
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, buka suara terkait kemungkinan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih diliba
Ekonomi
JAKARTA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual dengan tema Penyusu
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkap alasan di balik dimasukkannya ketentuan pelaksanaan umrah secara m
Agama
