Coretax Dibenahi Hacker Indonesia, Keamanan dan Performa Melesat Drastis

JAKARTA5 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa sistem Coretax sempat dibobol peretas, dan data hasil peretasan tersebut bahkan sempat dijual ke luar negeri.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10).

"Kemarin kan ada data Coretax, ternyata dijual di luar, ada yang bolong gitu," kata Purbaya.

Baca Juga:

• Coretax Siap Diterapkan, Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun

Ia menegaskan bahwa saat ini keamanan siber Coretax telah meningkat signifikan sehingga hampir tidak ada celah lagi untuk peretasan.

Sebelumnya, sistem Coretax hanya memperoleh skor keamanan 30 dari 100. Setelah dilakukan perbaikan dan pengujian oleh ethical hacker Indonesia, nilai keamanan sistem kini mencapai A plus.

"Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu singkat, dari D-E, jadi A plus. Cyber security-nya sudah bagus sekali.Kita juga sudah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia, bukan orang asing," tambah Purbaya.

Selain peningkatan keamanan, performa non-transactional Coretax juga membaik drastis, dengan skor mencapai 95 plus dari 100. Hacker Indonesia yang terlibat dalam proyek ini termasuk mereka yang memiliki peringkat dunia.

Purbaya juga menyoroti latar belakang programmer pihak LG yang menggarap Coretax. Menurutnya, banyak programmer yang masih baru, bahkan lulusan SMA, sehingga sempat menimbulkan sejumlah masalah teknis pada sistem.

"Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, 'wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA'," ujarnya.

Proyek Coretax ini dikerjakan oleh konsorsium LG CNS-Qualysoft, pemenang tender pengadaan sistem senilai Rp 1,228 triliun.

Purbaya menekankan bahwa perbaikan yang dilakukan kini berjalan sesuai target internal Kemenkeu, mulai dari penanganan masalah kritis hingga perbaikan teknis tingkat menengah.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan keahlian hacker lokal demi menjaga keamanan sistem keuangan negara, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing.*