Tak Tambah Anggaran, Menkeu Optimalkan SDM Lokal untuk Sempurnakan Coretax

JAKARTA– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dalam memperkuat keamanan dan kinerja sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ia mengungkapkan telah memanggil peretas (hacker) dalam negeri berkelas dunia untuk menguji sistem tersebut, sekaligus memperkuat tim internal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling hanya tambahan untuk gaji staf ahli IT yang saya jadikan tenaga ahli di Kementerian Keuangan. Pos pengeluarannya biasa, tidak ada yang istimewa," ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Sabtu (25/10).

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Bentuk Satgas Pantau Percepatan Belanja K/L, 26 Kementerian Jadi Fokus

Menurutnya, pemerintah akan mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri untuk menyempurnakan sistem digital perpajakan tersebut.

Ia memastikan tidak akan membentuk tim baru, melainkan memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP) yang telah ada.

"Dari hasil observasi, kemampuan teknis tim PSIAP sebenarnya sudah bagus, hanya perlu bimbingan dan arahan kerja yang lebih jelas. Dari sisi programming dan coding, mereka mumpuni," jelas Purbaya.

Purbaya menuturkan, langkah menggandeng hacker dalam negeri dilakukan untuk menguji sekaligus memperkuat sistem keamanan digital Coretax yang sempat menjadi sorotan akibat insiden kebocoran data.

Ia memastikan kini sistem tersebut telah jauh lebih aman.

"Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia, yang jagoan. Kami bayar mereka untuk bantu uji sistem. Hasilnya sudah lumayan," ungkapnya.

Menurut Purbaya, hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan pada tingkat keamanan Coretax. Dari sebelumnya hanya mencapai skor 30 dari 100, kini naik menjadi lebih dari 95, atau setara peringkat A+.

Untuk performa non-transaksional, sistem juga telah mencapai skor di atas 95 dari skala 0–100.

Meski demikian, Purbaya mengakui masih ada kendala dalam penyelesaian perbaikan sistem karena kontrak dengan LG CNS–Qualysoft Consortium yang masih berlaku.

Setelah kontrak dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pada Desember mendatang, ia optimistis seluruh persoalan teknis akan rampung pada awal 2026.

"Januari sudah selesai harusnya, baik dari sisi keamanan maupun infrastruktur. Infrastruktur kita sudah sangat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Ia menegaskan, pemerintah akan mengakhiri ketergantungan pada pihak asing dalam pengelolaan sistem digital perpajakan.

"Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Orang Indonesia punya kemampuan, dan kami akan memanfaatkannya dengan serius," tegasnya.

Dengan langkah tersebut, Purbaya berharap reformasi sistem perpajakan nasional melalui Coretax tidak hanya lebih efisien dan aman, tetapi juga menjadi simbol kemandirian teknologi Indonesia dalam pengelolaan data fiskal.*

(mt/m/006)

Menkeu Purbaya Bentuk Satgas Pantau Percepatan Belanja K/L, 26 Kementerian Jadi Fokus

“Tidak Ada Urusannya dengan APBN!” – Luhut Bantah Isu IFC Dibiayai Negara

Utang Whoosh Menggunung, Luhut: Tak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Menguntungkan

Luhut: Family Office Tak Gunakan Dana APBN, Murni Investasi Swasta

Purbaya Akui Terima Pesan agar Tak Renovasi Ponpes Pakai Dana APBN: "Nanti Yang Lain Iri"

Mahfud MD Dukung Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh: “Beban Berat Bangsa, Harus Diusut Dugaan Mark Up”