Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA– Pemerintah segera membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.
Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren akan ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, setelah melalui proses pengusulan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Kalau Dirjen, nanti diusulkan Menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu," ungkap Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, Minggu (26/10/2025).Baca Juga:
Kamaruddin menambahkan, izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah diterbitkan.
Saat ini, proses masih berjalan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera menyelesaikan. InsyaAllah tidak menyebrang tahun," ujar Kamaruddin.
Kemenag menekankan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren akan menguatkan kehadiran negara dalam pembinaan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan khas Indonesia tersebut.
Selain itu, pemerintah berupaya menurunkan stigma negatif yang selama ini muncul terkait pesantren.
"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. InsyaAllah ke depan, pesantren bisa lebih baik lagi," tambah Kamaruddin.
Terkait polemik publik yang sempat muncul, Kamaruddin menilai hal tersebut menjadi momentum refleksi bersama, penting untuk menjaga etika dan keadaban dalam setiap pernyataan di ruang terbuka.
"Itu cukup menjadi pembelajaran kita semua. Semua pihak harus melakukan konsesi," jelasnya.
Menurut Kamaruddin, dinamika ini justru membawa hikmah positif bagi pesantren. "Blessing in disguise, semua pihak kini mendukung pondok pesantren. Masyarakat menaruh perhatian besar, dan itu produktif," pungkasnya.*
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dala
AGAMA
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro,
EKONOMI
JAKARTA Pasar ponsel pintar Samsung di Indonesia kembali bergerak dinamis memasuki pertengahan 2026. Sejumlah lini Galaxy, mulai dari ke
SAINS DAN TEKNOLOGI
TABANAN Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya peran operator desa dalam memperkuat publikasi pembangunan berbasis data desa
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksa
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai ba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja In
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi peluncuran film Samudera yang seluruh proses produksinya melibatkan talenta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ribuan alat berat dari berbagai instansi dikerahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Ac
NASIONAL