Polda Aceh Bongkar 19 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dalam Sepekan, 22 Orang Jadi Tersangka
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
JAKARTA — Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Kebijakan ini bertujuan memberikan perhatian lebih serius terhadap pondok pesantren di Indonesia, terutama menyusul ambruknya gedung musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa insiden tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan keamanan serta kualitas pendidikan di pesantren yang kini berjumlah sekitar 42.000 unit tersebar di seluruh Indonesia.Baca Juga:
"Bapak Presiden sangat memiliki perhatian khusus terhadap pondok pesantren, terutama dalam dua hal utama," ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
Pertama, aspek keamanan bangunan pondok pesantren. Pemerintah mencatat masih banyak bangunan pesantren yang belum memenuhi standar keselamatan teknis.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan penilaian dan perbaikan terkait keamanan struktur bangunan pesantren, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama lain serta rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan lainnya.
Kedua, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di pesantren.
Pemerintah ingin memastikan para santri tidak hanya memperoleh pendidikan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi dan ekonomi.
Hal ini diharapkan dapat mempersiapkan sekitar 16 juta santri agar memiliki bekal ilmu pengetahuan yang komprehensif.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menambahkan, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan instruksi langsung dari Presiden yang tertuang dalam surat resmi nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025.
"Dengan dibentuknya Ditjen Pesantren di Kemenag, pemerintah dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian baik dari segi personel, pendanaan, maupun program-program pengembangan pesantren," ungkap Syafi'i.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan agama sekaligus agen pembangunan sosial dan ekonomi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.*
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh bersama jajaran polres menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam 19 laporan polisi terkait dugaan pe
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa seorang warga negara Taiwan berinisial YCY, 42 tahun, ke gedung Bareskr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setel
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengkaji ulang definisi tindak pidana korupsi dalam UndangUndang Pemberan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kr
PEMERINTAHAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsito
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan a
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang me
KESEHATAN
MEDAN Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai bud
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026. Bencana yang dipi
PERISTIWA