JAKARTA– Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87.409.365 per jemaah reguler.
Angka ini turun sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).Baca Juga:
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 per jemaah reguler sebesar Rp 87.409.365," ujar Marwan saat membacakan keputusan hasil Panitia Kerja (Panja) dalam rapat tersebut.
Dari total BPIH itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau komponen biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp 54.193.806,58 atau sekitar 62 persen dari total biaya haji.
Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp 1,2 juta dibandingkan tahun 2025.
"Biaya perjalanan Bipih rata-rata per jemaah sebesar Rp 54.193.806,58 atau 62 persen dari keseluruhan BPIH," kata Marwan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan pemerintah dan seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pandangan serta memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Panja Haji.
"Setuju," ujar peserta rapat secara serentak.
Sebelumnya, Panja Haji Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan intensif mengenai struktur pembiayaan haji tahun 2026.
Menurut Marwan, pemerintah semula mengusulkan penurunan Rp 1 juta, namun setelah pembahasan lebih lanjut, disepakati penurunan total sebesar Rp 2 juta dari tahun sebelumnya.
"Setelah kita bahas bersama, pemerintah menyetujui tambahan penurunan Rp 1 juta lagi. Jadi total penurunan dibanding tahun lalu mencapai Rp 2 juta," jelasnya.
"Dari jumlah itu, dampak langsung yang dirasakan jemaah adalah sekitar Rp 1 jutaan lebih," tambahnya.
Dengan kesepakatan tersebut, Komisi VIII DPR RI memastikan pemerintah akan menindaklanjuti hasil rapat dengan menerbitkan keputusan resmi terkait besaran biaya haji tahun 2026 dan teknis pelaksanaannya.*
(kp/M/006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan