Satgas Cs-137 Mulai Pengecoran di 5 Titik Tercemar Cikande, Pemulihan Lingkungan Dimulai
SERANG Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium137 (Cs137) melakukan langkah dekontaminasi di lima titik tercemar radioaktif di luar Ka
Peristiwa
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di wilayahnya.
Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan peran Kantor DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI bertajuk "Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor Daerah dalam Mendukung Kinerja Anggota dan Lembaga DPD RI".Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat 1, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (30/10/2025).
"Mari kita jadikan kegiatan FGD ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen bersama, menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, serta memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pemerintah daerah demi kemajuan bangsa," kata Surya dalam sambutannya.
Wagub menekankan bahwa sinergi antara DPD RI dan pemerintah daerah merupakan elemen penting untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat, mempercepat penyelesaian masalah di daerah, serta memperluas ruang advokasi kebijakan daerah di tingkat nasional.
Sebagai bentuk nyata dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan kelembagaan DPD RI, pemerintah terus menjalankan berbagai program prioritas pembangunan daerah, antara lain Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Program Berobat Gratis (PROBIS), Jaminan Stabilitas Harga Komoditi Pangan (JASKOP), Digitalisasi Pelayanan Publik (CERDAS), Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), serta perlindungan rakyat melalui Restoratif Justice (PRESTICE).
Sementara itu, Wakil Koordinator Timja Panmus sekaligus Ketua Komite II Badikenita Sitepu menyampaikan, saat ini DPD RI memiliki 35 kantor di seluruh provinsi dengan berbagai skema kepemilikan, pinjam pakai, dan sewa.
"Terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah meminjamkan kantor ini selama 15 tahun. Kantor DPD RI berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi dan wahana penyampaian aspirasi daerah," ujarnya.
FGD tersebut diikuti secara virtual oleh 19 kantor DPD RI dari seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Faisal Arif Nasution, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.
Melalui FGD ini, diharapkan koordinasi antara DPD RI dan Pemprov Sumut semakin optimal, sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dengan lebih efektif di tingkat nasional.*
SERANG Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium137 (Cs137) melakukan langkah dekontaminasi di lima titik tercemar radioaktif di luar Ka
Peristiwa
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, meresmikan Kantor Desa Batang Paya di Kecamatan Sipirok, Sabtu (1/11/2
Pemerintahan
JAKARTA Operator seluler Telkomsel menghadirkan paket terbaru bernama ChatGPT Go, sebuah layanan yang memungkinkan pelanggan mengakses c
Sains & Teknologi
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa setiap anak di dunia dilahirkan dengan potensi dan kesempurnaan di mat
Nasional
MEDAN Harga emas di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada Minggu (2/11/2025), setelah sebelumnya sempat mengalami penguatan. adsens
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah kota hantu sebagaimana diberitak
Nasional
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa Presiden RI ke2, Soeharto, tetap diusulkan menjadi pahlawan nas
Nasional
JEMBER Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya semangat generasi muda untuk kembali mencintai dunia peternakan, baik di sektor
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Komis
Nasional
JAKARTA Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan penutupan perdagangan saham yang bervariasi sepanjang pekan 2731 Oktober 2025.adsense
Ekonomi