JAKARTA– Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Agus, angka tersebut belum bersifat final karena proses verifikasi dan validasi data masih terus berjalan.
Pengurangan jumlah penerima akan terus berlanjut, seiring pembaruan data yang mencakup masyarakat yang telah meninggal dunia atau mengalami peningkatan kesejahteraan.Baca Juga:
"Sudah banyak itu (pengurangan jumlah penerima bansos). Kita sudah mengeluarkan, awalnya itu hampir 2 juta penerima," kata Agus dalam dialog bertajuk "Envisioning Indonesia: Executing National Agenda" di forum Rakernas Partai Perindo, Discovery Hotel, Jakarta Utara, Senin (3/11/2025).
Agus menegaskan bahwa Kemensos juga akan mencoret nama-nama penerima bansos yang terbukti menggunakan rekening bantuan untuk aktivitas judi online.
Saat ini, tim Kemensos tengah memverifikasi ribuan rekening yang diduga terafiliasi dengan praktik tersebut.
"Termasuk mereka-mereka yang kemarin rekening penerima bansos ini digunakan untuk kepentingan judi online dan sebagainya, itu sedang kita verifikasi, sedang kita validasi, dan kalau memang terbukti, ya kita keluarkan juga dari data tunggal," tegas Agus.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa proses pembersihan dan pembaruan data bansos dilakukan sebagai bagian dari transisi menuju sistem DTSEN yang lebih akurat, transparan, dan dinamis.
Data penerima bantuan selalu berubah mengikuti kondisi sosial masyarakat, seperti kematian, kelahiran, atau perpindahan domisili.
Setelah proses pemutakhiran selesai, data tersebut akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum dikembalikan ke Kemensos sebagai dasar penyaluran bansos tahap berikutnya.
"Setelah dari BPS, kemudian dikembalikan ke Kemensos. Di situlah Kemensos melakukan penyaluran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi," jelasnya.
Agus juga menyoroti pentingnya mengatasi kesalahan data dalam penyaluran bantuan, baik berupa inclusion error (penerima tidak layak tapi menerima bantuan) maupun exclusion error (penerima layak tapi tidak terdata).
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan