JAKARTA– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memenuhi kriteria berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
"Kami pastikan bansos itu inklusif. Jadi, diberikan kepada siapapun yang memenuhi kriteria, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 sampai 4 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Ia menekankan, keluarga pekerja migran yang termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau orang tua yang ditinggalkan di Tanah Air—dapat memperoleh manfaat bansos apabila memenuhi syarat yang ditetapkan.Saifullah menjelaskan, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk menyempurnakan pendataan jumlah dan persebaran keluarga penerima manfaat. Penyaluran bansos diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Pada penyaluran triwulan IV-2025, tercatat sekitar 390 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bansos murni, 8,6 juta KPM menerima bantuan sembako, dan 9,6 juta KPM mendapatkan manfaat ganda dari Program Keluarga Harapan sekaligus bantuan sembako.Mensos juga menegaskan bahwa bansos memiliki peruntukan jelas dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok.
"Bansos digunakan untuk pendidikan anak, gizi ibu hamil dan bayi, kebutuhan lansia, serta pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas. Bila disalahgunakan, keluarga penerima tidak akan mendapatkan bansos pada periode berikutnya," jelasnya.Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja migran tetap terjaga, termasuk bagi mereka yang masuk kategori lansia telantar.
"Kita terus berkoordinasi agar keluarga pekerja migran yang ditinggalkan mendapat perhatian dan bantuan," tegas Gus Ipul.*(mt/M/006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan