DPR Resmi Lantik Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026-2031
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa Kamboja dan Myanmar tidak termasuk dalam daftar negara tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, keberangkatan WNI ke kedua negara tersebut dipastikan ilegal dan tidak melalui prosedur resmi.
"Jika ada WNI yang berangkat ke Kamboja, itu berarti berangkat secara unprocedural, bahkan bisa disebut ilegal. Mereka biasanya berangkat mandiri atau melalui perusahaan penyalur yang tidak resmi dan tidak terdaftar di BP2MI," ujar Mukhtarudin di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).Baca Juga:
Mukhtarudin menjelaskan, sebuah negara hanya bisa menjadi tujuan resmi pekerja migran jika memenuhi tiga syarat utama: perlindungan bagi pekerja, jaminan sosial, serta regulasi ketenagakerjaan yang jelas.
Selain itu, harus ada kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan.
"Setelah semua aspek tersebut didalami dan disepakati, baru suatu negara ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran," lanjutnya.
Meski demikian, pemerintah tetap berkewajiban membantu WNI yang bekerja secara ilegal di luar negeri.
"Jika ada warga negara Indonesia yang sudah berangkat ke Kamboja atau Myanmar secara ilegal, tertipu, atau mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah wajib hadir, memfasilitasi, dan membantu pemulangannya," jelas Mukhtarudin.
Selain Kamboja, Myanmar juga dinyatakan bukan tujuan resmi penempatan PMI. Banyak WNI yang datang ke Myanmar secara ilegal kemudian kabur ke Thailand akibat operasi militer dan praktik penipuan oleh oknum tertentu.
Pemerintah, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan Satgas TPPO, telah menanganinya untuk melindungi WNI.
Dengan penegasan ini, P2MI mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, karena risiko hukum, keselamatan, dan perlindungan sosial tidak dijamin.*
(d/M/006)
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang Rp1,5 miliar yang disita dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL