MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri kunjungan kerja (kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 12 November 2025.
Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi mengenai potensi penerimaan serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN, agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat pembangunan di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perhatian khusus pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya kawasan Kepulauan Nias.Baca Juga:
"Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali, karena di Kepulauan Nias sangat berharap tidak ada penyesuaian dalam TKD," ujar Bobby.
Bobby juga mengusulkan agar penyaluran anggaran ke daerah dilakukan lebih awal, supaya pemerintah kabupaten/kota bisa segera melaksanakan program sejak awal tahun.
"Kami berharap timing penyaluran dan besaran anggaran bisa lebih cepat, agar program pembangunan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah, yang akan mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah.
Usulan itu disambut positif oleh Gubernur Bobby Nasution.
"Kami siap mendukung dan berkolaborasi agar pembagian DBH benar-benar berpihak pada daerah yang membutuhkan," kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa daerah 3T akan menjadi perhatian khusus dalam pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Masukan dari daerah, khususnya dari Pak Gubernur, akan kami bawa sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran. Daerah 3T akan menjadi fokus perhatian kami," ujarnya.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasinya kepada Banggar DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah membuka ruang dialog bagi pemerintah daerah.
"Pertemuan ini sangat strategis. Bagi kami di daerah, kebijakan TKD yang tepat waktu dan tepat guna sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan," kata Fery.
Ia berharap skema transfer ke daerah dapat lebih memperhatikan kebutuhan daerah dengan karakteristik berbeda, terutama di wilayah selatan Sumatera Utara seperti Labusel.
"Kami siap menjadi bagian dari daerah yang aktif menyampaikan data dan laporan yang akurat, agar kebijakan pusat dapat disusun berdasarkan realitas di lapangan. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan," pungkasnya.*
(ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
