Polemik Ijazah Gibran Masuk DPR: PKB Usul Pansus, Golkar Pilih Panggil KPU-Bawaslu
JAKARTA Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024 berlanjut
POLITIK
NIAS - Surat Bupati Nias Selatan Nomor 900.1.1.2/6915/1644/BPKPD/6/2025 menjadi perhatian setelah terungkap bahwa dokumen yang memuat perubahan pagu anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu ternyata telah diterbitkan sejak 21 April 2025, namun tidak disampaikan melalui mekanisme administrasi resmi.
Surat tersebut menjadi dasar baru penyusunan RKA-SKPD, termasuk penyesuaian sumber dana dan pemangkasan anggaran.
Salah satu yang terdampak signifikan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPD).Baca Juga:
Dari sebelumnya tercatat sebagai OPD dengan kenaikan anggaran terbesar, lebih dari Rp 7 miliar, posnya justru dipangkas hingga Rp 6,68 miliar setelah surat Bupati diberlakukan.
Yang tidak lazim, Kepala BPKPD, Afereli Harita, mengakui bahwa surat Bupati itu disampaikan melalui grup WhatsApp OPD, bukan lewat surat edaran, sistem persuratan internal, atau disposisi resmi.
Tidak ada tanda terima, ekspedisi surat keluar, maupun arsip sirkulasi dokumen sebagaimana standar pengelolaan keuangan daerah.
Namun informasi di lapangan tidak sepenuhnya sejalan.
Sedikitnya lima OPD yang dikonfirmasi menyatakan tidak pernah menerima atau bahkan mengetahui adanya surat tersebut.
Mereka menyebut tidak ada tembusan fisik atau pemberitahuan melalui aplikasi persuratan elektronik pemerintah daerah.
Ketidaksinkronan ini menimbulkan pertanyaan soal alur komunikasi kebijakan yang bersifat strategis.
Perubahan pagu anggaran tanpa penyampaian resmi berisiko menimbulkan salah perencanaan, kekeliruan re-alokasi program, hingga potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
Surat yang diterbitkan sejak April itu sejatinya menjadi dokumen kunci.
JAKARTA Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024 berlanjut
POLITIK
JAKARTA Lembaga Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan B
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto se
POLITIK
MEDAN Setelah viral, penggunaan Opao, yakni minuman rasa susu (bukan susu) sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayana
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehFirdaus ArifinDI BANDUNG, pada 26 September 2026, Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia. Mantan Presiden
OPINI
TANGERANG SELATAN Penguatan kepemimpinan berbasis kinerja, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menja
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan lima prioritas pembangunan daerah kepada pemerintah pusa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengguna ponsel Android perlu mengetahui masa dukungan pembaruan perangkat lunak dan keamanan pada perangkat yang digunakan. Seb
SAINS DAN TEKNOLOGI
TANJUNG JABUNG TIMUR Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, didakwa menerima uang dan aset yang berkaitan denga
HUKUM DAN KRIMINAL