BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi publik.
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdakab Labusel, Drs. Fuadi, M.AP, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta SP4N-LAPOR! di Aula Command Center Kantor Bupati, Kamis (13/11/2025).
Fuadi menekankan, keberadaan PPID menjadi wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.Baca Juga:
Dengan keterbukaan ini, warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kita terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Fuadi.
Selain itu, Fuadi menyoroti pentingnya sistem SP4N-LAPOR!, sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, laporan, atau pengaduan secara langsung dan terintegrasi.
Sistem ini disebut menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan.
"Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat memiliki ruang untuk bersuara dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Ini adalah bentuk nyata dari pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warganya," tambahnya.
Fuadi berharap sosialisasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai pentingnya pengelolaan informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat.
"Manfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi dan memperdalam pengetahuan. Kita ingin ke depan, pelayanan informasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin baik, profesional, dan berintegritas," tutupnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkab Labusel dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif, sejalan dengan semangat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.*
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN