PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penerapan sistem merit dan pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 di Inspektorat Provinsi Bali, Senin (17/11).
Koster mengatakan reformasi birokrasi yang ia jalankan sejalan dengan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'. Menurutnya, promosi jabatan kerap menjadi celah permainan, sehingga ia menerapkan sistem merit sepenuhnya.Baca Juga:
"Promosi jabatan saya lakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas, bukan karena hubungan pribadi," ucap Koster.
Ia juga menegaskan pengawasan pengadaan barang dan jasa terus diperketat. "Kepala OPD sudah saya tekankan agar pengadaan benar-benar bersih.
Di periode kedua ini, saya akan lebih ketat lagi," katanya.
Menurut Koster, sepanjang periode pertamanya tidak ada persoalan hukum di perangkat daerah.
Ia menilai capaian itu merupakan hasil pendampingan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI melalui satuan tugas yang rutin memberikan arahan pencegahan korupsi.
Pemprov Bali juga mencatat prestasi sebagai daerah dengan nilai tertinggi dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama lima tahun berturut-turut, 2020–2024, dengan nilai rata-rata di atas 98,5 persen.
Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan AlHuda, mengatakan MCSP 2025 difokuskan pada pemantauan aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan progres pencegahan korupsi.
"Kami berharap Bali tidak memiliki persoalan hukum, terutama korupsi. Bali kami jadikan contoh untuk seluruh Indonesia," ujar Ichsan.
Ia meminta capaian Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Bali terus dipertahankan dan ditingkatkan.*
(dh)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL