Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan akan mendalami laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.
Laporan itu diajukan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) terkait dugaan penghambatan proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatra Utara serta proyek di Satuan PJN Wilayah 1 Sumut.
Baca Juga:Koordinator KAMI, Yusril, menuding Rossa tidak menyidik peran Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam kasus tersebut, meski tersangka lain sudah ditangkap.
"Kami mendesak KPK melakukan evaluasi menyeluruh dan audit internal untuk memastikan independensi lembaga tetap terjaga," ujar Yusril, Selasa (18/11/2025).
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, membenarkan laporan tersebut akan didalami.
"Benar, akan didalami. Kami tunggu laporan tersebut, lalu minta klarifikasi apakah benar laporan itu," kata Gusrizal.
Dewas KPK akan memanggil Rossa untuk klarifikasi lebih lanjut sebelum memutuskan langkah berikutnya.
KAMI menuntut Dewas KPK melakukan pemeriksaan etik terbuka terhadap Rossa, mengevaluasi sejauh mana dugaan tindakan tersebut merusak reputasi, profesionalitas, dan integritas KPK, serta mengambil langkah tegas untuk memulihkan independensi lembaga antirasuah.
Hingga saat ini, KPK belum memanggil Bobby Nasution sebagai saksi, yang memicu pertanyaan publik terkait kinerja dan independensi penyidik dalam kasus tersebut.
KAMI menegaskan tindakan tegas dari Dewas KPK diperlukan agar kredibilitas lembaga tetap terjaga.*
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL