Kasus Gajah Mati di Pelalawan: Polda Riau Amankan 15 Tersangka, Gading Dijual Rp 125 Juta
PELAWALAN Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus gajah sumatera jantan berusia 40 tahun yang ditemukan mati tanpa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kritik terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menguat. Ketua Yayasan Pusuk Buhit yang berpusat di Kabupaten Samosir, Efendy Naibaho, menegaskan bahwa polemik seputar pabrik tersebut bukan isu baru.
"Penolakan masyarakat terhadap PT TPL ini sudah lama. Tapi pemerintah tetap mempertahankan," tegas Efendy dalam Podcast BUKA-BUKAAN di Studio Redaksi bitvonline.com, Kamis (20/11/2025).
Menurut Efendy Naibaho, masalah PT TPL yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU), merupakan persoalan struktural yang telah salah sejak kelahirannya.Baca Juga:
Pembangunan di Hulu yang Dinilai Keliru
Dalam pernyataannya, Efendy menegaskan bahwa pendirian pabrik pulp dan rayon TPL, telah keliru sejak penentuan lokasi. Ia menyebut pabrik tersebut sebagai satu-satunya pabrik pulp dan rayon di dunia yang justru dibangun di hulu, di daerah perbukitan.
Menurut Efendy, bahkan Pangkopkamtib saat itu, Jenderal Sudomo, pernah mengakui kekeliruan penempatan lokasi pabrik PT TPL tersebut yang berada di hulu/di perbukitan.
"Kalau sudah salah dari awal, mengapa tetap dipertahankan?" kritiknya, menyinggung dugaan adanya kepentingan tertentu yang membuat pemerintah terus mendukung PT TPL.
Perusakan Lingkungan dan Deretan Bencana
Efendy juga menuding PT TPL melakukan perambahan hutan tidak hanya di area konsesi, tetapi juga di luar zona izin. Ia mengaitkan aktivitas tersebut dengan berbagai bencana ekologis di kawasan Danau Toba.
"Banjir bandang di Sihotang, Parapat, Tarutung, longsor, hingga sungai-sungai yang mengering di Samosir, itu akibat hutan dihajar," ujarnya.
Menurutnya, PT TPL telah mengganggu ekologi Danau Toba yang statusnya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan semestinya dilindungi sepenuhnya dari aktivitas industri ekstraktif.
Dukungan Penuh Tokoh Gereja
Efendy menyampaikan apresiasinya terhadap sikap pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
Ia menyebut Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, serta pendahulunya Pdt. Dr. SAE Nababan, sebagai tokoh yang konsisten menolak keberadaan TPL sejak masa Indorayon.
"Ini bukan sekadar khotbah. Ephorus memimpin langsung gerakan moral ini. Dan kami jemaat siap mengawal," tegasnya.
PELAWALAN Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus gajah sumatera jantan berusia 40 tahun yang ditemukan mati tanpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, S
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Merdeka untuk memberikan masukan da
POLITIK
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dalam beberapa hari
NASIONAL
DENPASAR Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Unit Wisata Sat Pamobvit Polresta Denpasar menggelar patroli dialogis di ka
PARIWISATA
DENPASAR Pelayanan prima dan humanis menjadi fokus jajaran Polresta Denpasar dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Di ruang Satuan P
NASIONAL
MEDAN Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si, menyatakan pihaknya masih menunggu
PEMERINTAHAN
GIANYAR, BALI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi di
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara membenahi tata kota sesuai arahan Preside
PEMERINTAHAN
GIANYAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar mematangkan harmonisasi lima rancangan produk
PEMERINTAHAN