Kasus Gajah Mati di Pelalawan: Polda Riau Amankan 15 Tersangka, Gading Dijual Rp 125 Juta
PELAWALAN Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus gajah sumatera jantan berusia 40 tahun yang ditemukan mati tanpa
HUKUM DAN KRIMINAL
Usulan Solusi Jika TPL Ditutup
Untuk mengatasi kekhawatiran terkait nasib ribuan pekerja PT TPL, Efendy menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema transisi yang menurutnya realistis.
Pesangon besar dan layak bagi seluruh karyawan, menjadi tanggung jawab pemerintah. Setiap kepala keluarga mantan pekerja mendapat 2 hektar tanah dari lahan TPL, agar bisa beralih ke pertanian atau perkebunan.
"Kami tidak ingin pekerja menjadi korban. Ada solusi, asal ada kemauan pemerintah," ujarnya.
Dilema Pemerintah dan Minimnya Transparansi
Efendy Naibaho juga menyoroti sikap pemerintah yang menurutnya kontradiktif. Karena di satu sisi mengakui adanya kesalahan pembangunan pabrik, namun di sisi lain tetap mempertahankannya hingga kini.
Yayasan Pusuk Buhit, katanya, juga telah meminta data resmi terkait aktivitas TPL dari pemerintah. Namun hingga kini, tidak ada respon.
"Kami hanya minta data. Tapi tidak pernah dijawab. Transparansi publik seperti tidak ada," keluhnya.*
PELAWALAN Polda Riau menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus gajah sumatera jantan berusia 40 tahun yang ditemukan mati tanpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, S
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Merdeka untuk memberikan masukan da
POLITIK
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dalam beberapa hari
NASIONAL
DENPASAR Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Unit Wisata Sat Pamobvit Polresta Denpasar menggelar patroli dialogis di ka
PARIWISATA
DENPASAR Pelayanan prima dan humanis menjadi fokus jajaran Polresta Denpasar dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Di ruang Satuan P
NASIONAL
MEDAN Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Mulyono, S.T., M.Si, menyatakan pihaknya masih menunggu
PEMERINTAHAN
GIANYAR, BALI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menegaskan komitmennya dalam memastikan kualitas regulasi di
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara membenahi tata kota sesuai arahan Preside
PEMERINTAHAN
GIANYAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar mematangkan harmonisasi lima rancangan produk
PEMERINTAHAN