Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memaparkan rencana penataan internet Pemerintah Provinsi untuk tahun 2026 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penataan ini tidak hanya menyoroti peningkatan kecepatan dan kapasitas, tetapi juga perombakan arsitektur jaringan, penguatan keamanan siber, dan efisiensi anggaran lintas perangkat daerah.
Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menyebut penataan internet tahun depan diarahkan agar seluruh perangkat daerah berada dalam satu jaringan utama yang terintegrasi.Baca Juga:
Langkah tersebut selaras dengan prinsip Satu Data dan Satu Jaringan Pemerintah Provinsi Sumut.
"Penataan internet tahun 2026 bukan sekadar menambah kecepatan, tetapi menata arsitektur, keamanan, dan efisiensi anggaran. Kita harus memastikan seluruh perangkat daerah terhubung dalam satu jaringan yang andal dan aman," ujar Erwin di Kantor BPKP, Medan, Kamis, 20 November 2025.
Erwin menjelaskan, konsolidasi jaringan akan dipusatkan di Pusat Data Pemprov Sumut sehingga pengelolaan lebih mudah diawasi dan efisien.
Selain itu, Pemprov akan menerapkan standar keamanan siber yang lebih ketat, termasuk firewall terpusat dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data strategis pemerintah.
Langkah penataan juga menyasar efisiensi anggaran melalui audit menyeluruh penggunaan internet di seluruh perangkat daerah.
Audit ini bertujuan menghilangkan pembiayaan ganda dan memperbaiki pengeluaran yang belum efektif.
Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan, mulai dari kestabilan hingga kecukupan bandwidth, akan menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan kerja ASN.
Erwin menilai penataan infrastruktur internet menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi digital Sumatera Utara.
"Keberhasilan penataan ini akan menjadi dasar bagi pengembangan layanan digital pemerintah ke depan," ujarnya.
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
