Bupati Karo Hadiri Sosialisasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah, Gubernur Sumut Dorong Pemda Manfaatkan Skema Alternatif Non-APBD

MEDAN — Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menghadiri Sosialisasi Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur Daerah melalui PT SMI dan PT PII yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Senin (24/11/2025).

Bupati didampingi Plt. Kepala BKAD Sri Harmonista Br. Kaban, ST, M.Eng, serta Sekretaris Bappelitbang Hasyim Siregar, S.STP., M.Si.

Kegiatan ini menjadi momentum penting percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Utara melalui pendanaan alternatif, seiring penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang akan menurun signifikan pada tahun 2026.

Baca Juga:

• RUPS-LB Bank Sumut Setujui Penyertaan Modal Berupa Aset, Bupati Karo Hadir: Langkah Adaptif di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap membantu kabupaten/kota memanfaatkan pembiayaan non-APBD, terutama dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Penyesuaian TKD tahun depan mencapai Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan:
- DBH sebesar Rp1,5 triliun (turun 59% dibanding 2025)
- DAU sebesar Rp3,2 triliun (turun 12%)

Dengan penurunan tersebut, BobbyNasution menyebut pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan tetap berjalan.

"Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah setengah-setengah atau persentase tertentu. Jadi BKP tidak bulat langsung ke daerah," ujar Bobby.

BobbyNasution menilai infrastruktur menjadi isu utama di hampir seluruh daerah dan kerap menjadi janji politik calon kepala daerah.

Karena itu, pemerintah provinsi berupaya mempertemukan pemda dengan PT SMI dan PT PII untuk mendapatkan panduan (guidance) dalam menyusun skema pembiayaan yang tepat.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menjelaskan bahwa enam provinsi di Sumatera merupakan debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut dengan nilai proyek mencapai Rp2,76 triliun.

Di Sumatera Utara sendiri, terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur aktif dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

"Pembangunan jalan adalah proyek paling dominan dalam pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini sangat penting untuk konektivitas daerah," kata Faaris.

Usai sosialisasi, Bupati Karo meminta Plt. Kepala BKAD dan Sekretaris Bappelitbang melakukan kajian komprehensif terkait peluang kerja sama dengan PT SMI dan PT PII.

Ia menegaskan perlunya kehati-hatian agar pembiayaan alternatif tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Bupati mengingatkan bahwa beberapa daerah sebelumnya mengalami tekanan fiskal akibat pandemi, pendanaan Pilkada, hingga kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

"Pengalaman tersebut bisa saja terulang. Karena itu diperlukan kesiapan yang matang sebelum mengajukan pembiayaan," tegasnya.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh:
- Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana
- Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah
- Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap
- Para bupati/wali kota, Kepala BKAD, dan Kepala Bappelitbang se-Sumatera Utara

Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi pemerintah dan BUMN pembiayaan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.*

(ad)

RUPS-LB Bank Sumut Setujui Penyertaan Modal Berupa Aset, Bupati Karo Hadir: Langkah Adaptif di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Tingkatkan Kualitas Acara Pemerintah, Pemkab Karo Gelar Pelatihan Keprotokolan Untuk Seluruh Perangkat Daerah

Gubernur Bobby: Penutupan TPL Wewenang Pusat, Namun Sumut Susun Rekomendasi

Bank Sumut Naik Kelas: Direksi Baru dan Penambahan Modal Jadi Fokus RUPS LB

Surat Rekomendasi Tutup PT TPL Segera Diserahkan ke Pemerintah Pusat, Berikut Bunyinya

Gubernur Bobby Nasution Sepakat Rekomendasikan Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat