Pemprov dan DPRD Banten Sepakati APBD 2026 Rp 10 Triliun

BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Banten, Selasa, 25 November 2025, sebelum dokumen tersebut dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Baca Juga:

• Viral Memo Titipan Siswa, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Akui dan Minta Maaf

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan penyusunan anggaran tahun depan merupakan hasil kerja kolaboratif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD, serta komisi-komisi terkait.

"Rancangan APBD 2026 ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pembangunan dan pelayanan publik," ujar Andra.

Dalam rancangan yang disetujui, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 10,07 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 10,13 triliun.

Dengan demikian terdapat defisit Rp 57,04 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.-Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 7,48 triliun
-Pendapatan transfer: Rp 2,58 triliun
-Pendapatan sah lainnya: Rp 6,45 miliar

Sementara struktur belanja daerah meliputi:-Belanja operasi: Rp 7,30 triliun
-Belanja modal: Rp 774,81 miliar
-Belanja tidak terduga: Rp 52,02 miliar
-Belanja transfer: Rp 2 triliun

Andra menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengutamakan penyelesaian isu-isu mendesak di masyarakat.

Urusan wajib pelayanan dasar mendapat porsi terbesar dengan alokasi Rp 5,89 triliun, atau sekitar 58 persen dari total belanja.

Menurut Andra, optimalisasi anggaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kita berharap seluruh perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banten," katanya.

Dengan persetujuan DPRD, Raperda APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.*(d/dh)