Gielbran PKB Tak Cabut Sebutan “Anak Haram Konstitusi” untuk Gibran, Ini Alasannya
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2026 sebesar Rp 6,79 triliun.
Dari total anggaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1,40 triliun.
Wakil Ketua DPRD Medan, Zulkarnaen, mengatakan besarnya alokasi anggaran pendidikan terkait program penambahan penerima beasiswa untuk siswa SD dan SMP.Baca Juga:
"Pemerintah Kota Medan menambah 20 ribu penerima beasiswa: 10 ribu siswa SD dan 10 ribu siswa SMP," kata Zulkarnaen dalam rapat paripurna DPRD Medan, Rabu, 26 November 2026.
Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian OPD
Zulkarnaen menyebutkan, pembahasan R-APBD 2026 diwarnai penyisiran sejumlah anggaran perangkat daerah sebagai tindak lanjut instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
"Efisiensi pemerintah pusat harus menjadi perhatian. Anggaran yang telah ditetapkan harus digunakan sesuai skala prioritas," katanya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpegang pada tema pembangunan Kota Medan tahun 2026 serta memastikan pengurangan anggaran tidak mengurangi pelayanan publik.
"Pengurangan harus tetap berpihak kepada masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up planning," ujarnya.
Pendapatan Daerah Harus Lebih Realistis
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Zulkarnaen menekankan pentingnya target yang realistis namun terukur.
"Pemerintah diharapkan proaktif mengoptimalkan PAD serta memperkuat sistem pajak dan retribusi daerah dengan cara transparan dan akuntabel," katanya.
Rincian Belanja Daerah Kota Medan 2026
- Belanja Daerah: Rp 6.900.214.620.675
- Belanja Operasi: Rp 5.614.511.266.156
- Belanja Modal: Rp 1.197.701.154.812
- Belanja Tidak Terduga: Rp 60.200.199.707
Rincian Anggaran OPD Kota Medan Setelah Pembahasan
1. OPD dengan anggaran terbesar
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp 1.401.083.390.935
- Dinas Kesehatan: Rp 1.224.042.044.581
- Dinas PKPCKTR (Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang): Rp 567.094.852.372
- Dinas Perhubungan: Rp 574.225.707.447
- Dinas Lingkungan Hidup: Rp 138.812.378.140
2. OPD lainnya (pasca efisiensi anggaran)
- Satpol PP: Rp 54.071.769.784
- Disdukcapil: Rp 44.095.042.164
- Diskominfo: Rp 73.139.402.488
- BKDPSDM: Rp 28.791.726.423
- Badan Kesbangpol: Rp 40.460.992.136
- Inspektorat: Rp 27.355.244.157
- Dinas Sosial: Rp 141.383.845.644
- Dinas Pemuda & Olahraga: Rp 65.184.822.389
- KONI: Rp 3.600.000.000
- BPBD: Rp 18.417.733.540
- Dinas Pariwisata: Rp 31.582.238.826
- Sekretariat DPRD Medan: Rp 307.287.749.375
Di sisi pendapatan, Bapenda menargetkan PAD sebesar Rp 3,66 triliun, disusul BKAD dengan target Rp 2,77 triliun, serta Dinas Perhubungan yang menaikkan target pendapatan dari Rp 43 miliar menjadi Rp 68 miliar.
Arah Kebijakan: Prioritas Layanan Dasar
DPRD Medan menegaskan APBD 2026 harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanganan sosial.
Dengan efisiensi anggaran dari pusat, Pemkot Medan diminta lebih cermat menyeleksi program yang benar-benar berdampak.
"Ini harus menjadi APBD yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar formalitas anggaran," ujar Zulkarnaen.*
(d/ad)
JAKARTA Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah men
POLITIK
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL