MEDAN – Polemik hukum antara mantan Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Muhammad Yusuf Batubara, dengan Bupati Deli Serdang dr H Asri Ludin Tambunan berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Melalui putusan No. 58/G/2025/PTUN.MDN pada 25 November 2025, majelis hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Yusuf Batubara.
Kabag Hukum Setdakab Deli Serdang, Muslih Siregar SH, menegaskan keputusan Bupati Deli Serdang No. 185 tentang pemberhentian Muhammad Yusuf Batubara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.Baca Juga:
"Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Keuangan Desa Paluh Kurau Tahun Anggaran 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Hasil audit menyimpulkan Kepala Desa telah menyalahgunakan wewenang, tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan, dan menimbulkan kerugian keuangan desa," jelas Muslih, Rabu (26/11/2025).
Muslih menambahkan, hasil putusan diharapkan menjadi pelajaran agar seluruh pihak dapat menyikapi dengan kepala dingin sehingga suasana kondusif tetap terjaga di Desa Paluh Kurau.
Kasus ini bermula ketika Muhammad Yusuf Batubara menolak keputusan Bupati Deli Serdang yang memberhentikannya karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.
Tidak menerima keputusan tersebut, ia mengajukan gugatan ke PTUN Medan pada 16 Juni 2025.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Deli Serdang H Edwin Nasution SH MSi CGCAE menekankan, pemberhentian dilakukan sesuai ketentuan hukum dan melalui proses pemeriksaan yang matang.
Pemerintah daerah tidak pernah bertindak semena-mena, dan semua keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang jelas serta bukti audit yang akurat.
Putusan PTUN Medan ini menegaskan, prosedur hukum telah dijalankan dengan benar, sekaligus menjadi penegasan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan transparan.*
(d/ad)
JAKARTA Komisi X DPR RI menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu postur anggaran kementerian pendidikan. Wakil Ket
PEMERINTAHAN
TAPANULI UTARA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Perseroda Pertanian melaksanakan pertemuan dengan 20 kelompok tani layanan PP
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport
EKONOMI
JAKARTA Harga emas 24 karat Antam hari ini, Sabtu (21/2/2026), melonjak tajam dan kembali menembus level Rp 3 juta per gram. Berdasarkan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis, tetapi menegas
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mempersiapkan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027 meski daftar cabang ola
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada la
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi raksasa tidur. Pernyataan itu disampaikan dalam pertem
POLITIK
JAKARTA Diplomasi Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil nyata. Tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia berhasil diturunkan dari 32
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
