Aceh Perjuangkan Penguatan Dana Otsus dalam Revisi UUPA, Target Kemiskinan 6 Persen pada 2030
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan masih mampu menanggulangi bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sehingga untuk sementara waktu belum membuka keran bantuan dari luar negeri.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Rabu (3/12/2025) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
"Untuk sementara ini belum. Meskipun begitu, kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada negara sahabat yang menyampaikan keprihatinan dan menawarkan bantuan," kata Prasetyo.Baca Juga:
Prasetyo menegaskan, pemerintah yakin mampu mengatasi seluruh permasalahan yang timbul akibat bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
"Dari sisi pangan, alhamdulillah stok cukup. Kami juga koordinasi dengan Pertamina agar pasokan BBM terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk dengan cara yang tidak normal," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya bahkan menyiapkan opsi pengiriman BBM melalui udara untuk menyesuaikan kondisi lapangan.
Pemerintah juga terus memastikan distribusi bantuan dan koordinasi antarinstansi berjalan optimal.
Langkah ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam penanganan bencana secara mandiri dan memperlihatkan kemampuan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, meski kondisi lapangan masih menantang.*
(d/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan ber
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan masih mendalami dugaan keterlibatan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL