JAKARTA – Keputusan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir akhirnya menimbulkan konsekuensi serius.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan pemberhentian sementara Mirwan dari jabatan bupati selama tiga bulan.
Keputusan tersebut diambil usai Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan dan menemukan adanya pelanggaran terkait ketidakhadirannya dalam menangani tanggap darurat bencana.Baca Juga:
"SK pertama mengenai pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada saudara Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan hasil pemilihan pilkada serentak untuk masa jabatan 2025-2030. Hasil pemeriksaan sudah terjadi pelanggaran," ujar Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Sorotan publik semakin tajam karena keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci dilakukan tanpa izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Keputusan itu memicu viral di media sosial, terlebih setelah bupati mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan menangani tanggap darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025.
Selain dicopot sementara oleh Kemendagri, Mirwan juga diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung keputusan tersebut, menilai bupati telah "melarikan diri dari tanggung jawab".
Menanggapi sorotan publik, Mirwan MS mengunggah video permintaan maaf melalui akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).
Dalam video tersebut, ia terlihat tegang namun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta masyarakat Aceh Selatan.
"Langkah saya pergi umrah di tengah situasi darurat telah menyita perhatian publik. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan yang muncul akibat keputusan saya," ujarnya.
Meski diberhentikan sementara, Mirwan menegaskan akan tetap menjalankan tanggung jawab terkait penanganan pascabencana di Kabupaten Aceh Selatan.
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
