JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat LPSK, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani atas nama Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, yang diwakili Kepala Dinas DPPPA, Sri Wahyuni, SP., M.Si.Baca Juga:
Kerja sama ini menjadi landasan strategis bagi Pemkab Simalungun dan LPSK dalam menghadirkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban tindak pidana di wilayah Kabupaten Simalungun.
Melalui kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas melalui integrasi peran, koordinasi lintas sektor, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan, serta penguatan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup fasilitasi kompensasi dan restitusi, pemanfaatan program dukungan pemerintah, serta penyelenggaraan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan saksi dan korban.
"Ruang lingkup kerja sama ini mencerminkan upaya membangun mekanisme layanan yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Tujuannya agar setiap saksi dan korban tindak pidana memperoleh layanan yang layak, aman, dan bermartabat," ujar Sri Wahyuni.
Penandatanganan ini turut dihadiri jajaran pejabat LPSK, antara lain Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, Kepala Biro Penelaahan Permohonan Dr. Muhammad Ramdan, serta Ketua Tim Kerjasama Achmad Soleh.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan bagi masyarakat serta memastikan pemenuhan hak saksi dan korban terlaksana secara optimal.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju penyelenggaraan perlindungan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemulihan.*
(ad)
ACEH BESAR Menjaga alam dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan bagi setiap umat Islam. Hal ini ditegaskan Tgk. Awa
AGAMA
PADANGSIDIMPUAN Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Baron Harahap, menegaskan pentingnya peran aktif rakyat Indonesia dalam menjaga kedaula
NASIONAL
MEDAN Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menindak tegas peredaran narkoba di kawasan Rel Kereta Api, Tembung, Kamis (18/12/2025) s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pimpinan Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto, melepas pengiriman 320 ton beras menggunakan KRI Banda Aceh593 menuj
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan kayukayu gelondongan yang terbawa arus
NASIONAL
BIREUEN Mantan Kepala Desa (Kades) Karieng, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Aceh, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen atas d
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 p
NASIONAL
GIANYAR Kepolisian Resor Gianyar menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Agung 2025 sebagai bentuk kesiapan pengamanan perayaan Natal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2026 naik sebesar 7,9 persen. Kenaikan tersebut di
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan menemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membayar Pajak Hiburan sebagaimana mestinya. Para pengel
EKONOMI
