Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
NGADA, NTT – Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait pemotongan dana desa (DD) tahap dua tahun anggaran 2025.
Pemotongan ini berdampak pada 102 desa di Kabupaten Ngada yang tidak menerima dana non-earmark, dengan total mencapai lebih dari Rp 11 miliar.
"Kebijakan penghentian penyaluran dana desa untuk komponen non-earmark berdampak signifikan pada pembangunan sosial dan ekonomi di desa," ujar Raymundus, Kamis (11/12/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan, sejumlah proyek fisik seperti pembangunan jalan tani, jalan desa, serta rumah layak huni terancam batal.
Tidak hanya itu, pembayaran bahan baku pihak ketiga dalam proyek fisik desa juga ikut terhambat.
Di sektor pendidikan, pemotongan dana desa ini berdampak pada gaji guru PAUD, yang memegang peran vital dalam layanan pendidikan anak usia dini.
Selain itu, pekerjaan harian warga desa pun terancam terganggu karena keterlambatan pembayaran.
Sebagai bentuk keberatan, Bupati Ngada telah mengirim surat resmi ke Kementerian Keuangan dengan nomor 416/DPMDP3A/769/11/2025 melalui Pemerintah Provinsi NTT.
Raymundus berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali keputusan ini agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak terganggu.*
(k/dh)
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA