Kanwil Kementerian Hukum Bali Susun Strategi Peningkatan Layanan Hukum 2026
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
DENPASAR, – Bali memulai babak baru perencanaan jangka panjang dengan ditetapkannya Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Era 2025–2125.
Langkah ini dimulai dengan prosesi sakral di Pura Penataran Agung Besakih dan dikukuhkan melalui Peraturan Daerah sebagai pedoman pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se-Bali.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa haluan pembangunan ini bukan sekadar dokumen administratif.Baca Juga:
"Haluan ini bukan sekadar gagasan, tetapi sudah menjadi norma yang memberi arah, batas, dan kewajiban. Karena itu Bali memilih waktu pelaksanaan yang jelas, dimulai tahun 2025," ujarnya saat peresmian di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Senin (22/12).
Secara teknis, haluan ini menjadi dasar penyusunan RPJPD Semesta Berencana 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, sekaligus menjadi rujukan bagi visi misi kepala daerah hingga 2030.
Dengan demikian, pembangunan Bali diharapkan berjalan terpola, konsisten, dan tidak sporadis, sambil tetap memuliakan alam, budaya, dan nilai-nilai sosial.
Nilai Pancasila ditegaskan sebagai landasan idiil, dipadukan dengan kearifan lokal Bali, untuk memastikan pembangunan menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.
Koster menekankan, pembangunan Bali harus berangkat dari budaya lokal, karena di situlah nilai dan kekuatan ekonomi tumbuh.
Haluan pembangunan ini juga menekankan etika kolektif: menyingkirkan egoisme, menjaga alam, memuliakan manusia, serta mewariskan Bali yang utuh bagi generasi mendatang.
"Semua bergerak bersama, dalam satu kompas pembangunan yang sadar dan bertanggung jawab," ujar Koster.
Dengan pengukuhan ini, Bali menegaskan komitmen untuk membangun masa depan secara holistik—niskala dan sakala berjalan beriringan, untuk generasi yang belum lahir agar tetap menemukan Bali yang utuh, bermartabat, dan sejahtera.*
(dh)
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
JAKARTA Keberadaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 24 hari di Prancis pada bulan September 2024 menuai sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja org
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi terbuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pengg
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
