Kejati DKI Minta Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Pertanyakan Wewenang PN Jaksel
JAKARTA Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praper
NASIONAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025 di Ruang Dharmawangsa, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian kinerja sepanjang tahun dan mempersiapkan langkah strategis pelaksanaan program pada 2026.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan evaluasi bertujuan mengontrol pelaksanaan kegiatan, memastikan pertanggungjawaban anggaran, serta mematangkan perencanaan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lebih optimal.Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, memberikan arahan strategis terkait persiapan tahun anggaran 2026.
Ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi sejak awal tahun, termasuk penyusunan surat keputusan kegiatan, perencanaan triwulan, pengelolaan anggaran, serta dukungan sarana-prasarana penunjang operasional.
Dalam arahannya, Eem juga menyampaikan ucapan Selamat Natal bagi pegawai yang merayakan dan mengimbau jajaran untuk menjaga kesehatan.
Ia menegaskan meskipun ada kebijakan Work From Anywhere (WFA), pegawai tetap wajib hadir di kantor bila dibutuhkan pimpinan.
Rapat evaluasi juga membahas realisasi anggaran di masing-masing divisi. Secara umum, penyerapan anggaran Kanwil Kemenkum Bali pada 2025 menunjukkan hasil memuaskan, dengan beberapa divisi mencapai realisasi di atas 99 persen.
Selain evaluasi anggaran, rapat menyoroti penguatan sumber daya manusia, pemetaan jabatan fungsional, pengembangan jenjang karier pegawai, percepatan penyelesaian penilaian kinerja, pengisian laporan harta kekayaan, serta pemenuhan kewajiban administrasi kepegawaian menjelang akhir tahun.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, tata kelola anggaran, dan kinerja aparatur pada 2026.
Diharapkan masyarakat dapat merasakan pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.*
(dh)
JAKARTA Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praper
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meyakini Badan Gizi Nasional (BGN) akan semakin baik di bawah kepemimpinan Sudaryono. Dia
NASIONAL
BATAM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan Terbaik I tingkat provinsi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudir
NASIONAL
BALIKPAPAN Aktivitas industri hulu minyak dan gas (migas) di Kalimantan tidak hanya berkaitan dengan produksi energi. PT Pertamina Hulu In
EKONOMI
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi langkah hukum yang ditempuh Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL