Tatanan Global Amburadul, Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia? Menlu Sugiono Buka Suara
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
BANDA ACEH - Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi meminta Kementerian Kehutanan mengeluarkan aturan atau fatwa terkait pengelolaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di wilayahnya.
Permintaan tersebut disampaikan Armia dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama DPR RI dan pemerintah pusat di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Menurut Armia, ratusan gelondongan kayu yang sempat menumpuk di sekitar Pesantren Darul Mukhlisin, Desa Tanjung Karang, mulai dibersihkan dengan bantuan alat berat.Baca Juga:
Kayu-kayu tersebut kini ditumpuk sementara di bantaran sungai untuk menghindari penyumbatan aliran air.
"Kami mohon fatwa dari Menteri Kehutanan, mau diapakan kayu ini. Apakah bisa diserahkan kepada kami untuk dijadikan papan, balok, atau kusen," kata Armia dalam rapat tersebut.
Armia menilai kejelasan regulasi sangat penting agar pemanfaatan kayu hasil banjir tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan pemerintah daerah berniat memanfaatkan kayu tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
"Ini perlu ada penegasan, jangan sampai ke depan kami atau masyarakat Aceh Tamiang dipanggil aparat penegak hukum. Ini adalah bentuk komitmen kami membantu warga," ujarnya.
Saat ini, aparat kepolisian dan kejaksaan masih mengusut asal-usul gelondongan kayu yang terbawa banjir tersebut.
Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah kayu berasal dari aktivitas ilegal atau murni akibat bencana alam.
Di sisi lain, Armia melaporkan bahwa pemerintah kabupaten bersama TNI dan Polri terus melakukan pembersihan sisa-sisa material banjir, terutama lumpur yang menutup jalan dan permukiman warga.
"Kami menargetkan dalam waktu sekitar satu minggu, ibu kota kabupaten sudah bersih dari lumpur," kata Armia.
Banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya menyebabkan kerusakan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan permukiman warga.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh.*
(kp/ad)
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
NIAS SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gim simulasi pembangunan kota TheoTown kembali ramai dimainkan warganet Indonesia. Permainan yang tersedia gratis di platform An
SAINS DAN TEKNOLOGI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri penerimaan kunjungan kerja Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir. Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netfli
ENTERTAINMENT
ASAHAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara kereta api dan truk pengangkut pisang di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di
PERISTIWA
BANDA ACEH Kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh teru
HUKUM DAN KRIMINAL
