MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
TAPANULI SELATAN — Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik mendesak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Puskesmas Hanopan, Kecamatan Arse, dr. Rosalinda Siregar.
Desakan itu muncul menyusul dugaan pungutan liar dalam pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Adi Tanjung, menyebut dugaan pungutan itu dilakukan dengan mematok biaya Rp150 ribu per orang kepada seluruh pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Baca Juga:
Praktik tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi berpotensi masuk ranah pidana karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Adi, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurut Adi, dugaan pungutan liar dalam pengurusan SKP tersebut mencoreng kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, terlebih di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu yang baru berjalan.
Ia meminta kepala daerah turun tangan langsung untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan tuntas.
Secara hukum, praktik pungutan liar dapat dijerat dengan sejumlah pasal pidana.
Antara lain Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman hukuman hingga sembilan tahun penjara, serta Pasal 423 KUHP mengenai pemerasan oleh pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan jabatan dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun.
"Bupati harus mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan apabila dugaan ini terbukti. Penegakan disiplin penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar Adi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan maupun dari Kepala Puskesmas Hanopan terkait dugaan tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.*
(ad)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN