KPK Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen Dugaan Pemerasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) dan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran bantuan kaki palsu bagi masyarakat di seluruh Aceh.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir usai penyerahan kaki palsu bagi pasien RSUDZA, penyaluran donasi pegawai RSUDZA kepada korban banjir bandang, serta peluncuran Duta Pelayanan Rawat Jalan di Auditorium RSUDZA, Selasa, 6 Januari 2026.
"Kader TP PKK Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota siap berkolaborasi dengan RSUDZA dan Baitul Mal untuk menyalurkan bantuan kaki palsu ini ke seluruh Aceh," kata Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na.Baca Juga:

Ia menjelaskan, kader PKK akan dilibatkan langsung untuk melakukan pendataan calon penerima manfaat hingga ke tingkat gampong.
Data tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada RSUDZA dan Baitul Mal sebagai dasar penyaluran bantuan.
"Dengan kolaborasi ini, masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh kaki palsu sehingga bisa kembali beraktivitas dan lebih produktif," ujarnya.
Marlina juga menekankan pentingnya pembentukan bank data penerima manfaat. Menurut dia, kaki palsu perlu diganti secara berkala, terutama bagi penerima manfaat yang masih berada pada usia pertumbuhan.
"Harus ada data berkelanjutan, siapa yang sudah menerima, berapa lama digunakan, dan kapan layak diganti. Jika sudah waktunya, maka kaki palsu baru bisa segera disiapkan atau tim dikirim untuk pengukuran ulang," kata Marlina.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUDZA Hanif mengatakan kerja sama dengan Baitul Mal Aceh dalam penyediaan kaki palsu telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat Aceh yang mengalami cacat bawaan maupun cacat akibat penyakit atau amputasi.
"Tahun ini Baitul Mal menyiapkan anggaran untuk 100 kaki palsu. Namun kapasitas produksi kami baru mampu memenuhi 36 unit yang seluruhnya telah disalurkan kepada masyarakat," ujar Hanif.
Ketua Baitul Mal Aceh Tgk. Muhammad Yunus menyebutkan, kerja sama antara Baitul Mal dan RSUDZA tidak hanya terbatas pada penyaluran kaki palsu, tetapi juga mencakup bantuan pengobatan bagi penderita penyakit kronis lainnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan TP PKK Aceh dalam proses pendataan calon penerima manfaat. Menurut Yunus, keterlibatan kader hingga ke tingkat gampong akan mempercepat dan mengefektifkan penyaluran bantuan.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV/PalmCo beserta ja
EKONOMI
JAKARTA Komisi XII DPR bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan an
NASIONAL