Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL – Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tanggap Darurat Bencana berupa beras di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), diduga tidak sampai ke tangan seluruh masyarakat terdampak.
Dugaan ini muncul setelah Sekretaris DPD Lira Tabagsel, Marahalim Harahap, menerima laporan langsung dari warga Dusun Huta Lambung, Desa Parsalakan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga:"Berdasarkan investigasi kami, banyak warga yang tidak menerima bantuan CPP berupa beras, padahal peraturan mengatur bahwa seluruh masyarakat terdampak harus mendapatkan bantuan tanpa terkecuali," jelas Marahalim Harahap.
Salah satu warga, Sarion Harahap, menyebut bahwa bantuan di dusunnya tidak dibagikan merata.
"Di tempat lain, bantuan pasca-bencana dibagikan menyeluruh, tapi di Huta Lambung tidak semua mendapat bantuan," ujar Sarion.
Marahalim menyatakan bahwa upaya klarifikasi kepada Camat Angkola Barat, Muhammad Thohir Parlindungan, S.Sos, tidak memuaskan.
"Camat seolah buang badan dan tidak menghargai upaya Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang berupaya memulihkan Tapsel pasca banjir. Dugaan penggelapan bantuan sangat kuat," tegas Marahalim.
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Tapsel Fraksi Gerindra, Eddi Arryanto Hasibuan SH.
"Jika benar ada oknum yang menggelapkan bantuan korban bencana, orang seperti itu sudah menantang hukum dan kemanusiaan. Satu kata: tangkap dan penjarakan," kata Eddi dengan nada tegas.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Yahya Harahap, menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak cepat.
"Jika Bupati Tapsel tidak menindak tegas oknum camat yang diduga menggelapkan CPP, kami siap bersinergi dengan DPD Lira Tabagsel membuat laporan ke Polres Tapsel dan mendukung unjuk rasa berkepanjangan hingga oknum tersebut diproses hukum," pungkas Yahya.
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI